Konsultasi Hukum

Hak Korban Lalu Lintas

Pertanyaan

Akhir-akhir ini marak kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat dan bahkan ada yang meninggal dunia, penyebabnya terkadang karena jalan yang dilalui berlubang dan rusak, jika kejadian seperti ini apa saja yang menjadi hak korban? Dan apakah selain penyebab kecelakaan, pejabat terkait yang membidangi penyelenggara jalan dapat dikenakan sanksi pidana? Mohon penjelasannya.

Fandy, Lampung Selatan

Terimakasih atas pertanyaan saudara Fandy

Menjawab pertanyaan saudara, terlebih dahulu kami jelaskan sebagai berikut.
Berdasarkan Pasal 229 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
(1) Kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan atas :
a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
c. Kecelakaan lalu lintas berat.
(2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
(3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
(4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
(5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.
Pasal 230
Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di proses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Menjawab pertanyaan saudara tentang hak korban yang mana telah di atur dalam pasal 240 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan :
a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau Pemerintah;
b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Untuk mendapatkan Jaminan Asuransi korban dan atau keluarga korban Kecelakaan Lalulintas, dapat mengajukan Jaminan dari Asuransi Jasa Raharja dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Sedangkan ketentuan pidana diatur dalam pasal 273 ayat (1), (2),(3),(4) Undang-undang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal 273

(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, dalam hal terjadi kecelakaan akibat dari jalan rusak, menurut pendapat kami, warga dapat menuntut ganti rugi kepada penyelenggara jalan yang mana dapat ditujukan kepada pihak yang memegang tanggungjawab atas lokasi jalan yang rusak tersebut, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Propinsi atau Pemerintah kabupaten/kota, atau dimana terjadinya lokasi kecelakaan.

Yang mana hal ini tersebut merupakan suatu kelalaian, karna telah disebutkan juga pada pasal 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
(1) Penyelengara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelengara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. namun dalam undang-undang tidak disebutkan tidak disebutkan secara pas. aturan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Demikian penjelasan dari kami semoga bermanfaat.

EKA INTAN PUTRI, S.H., M.H.
Advokat/ Ketua LKBH INTAN.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close