Konsultasi Hukum

Hak Gadai: Hukum Penguasaan Tanah/Sawah

Assalamualaikum wr wb.
Pengasuh rubrik konsultasi hukum yang terhormat,
Saya ingin bertanya tentang gadai, Bapak A meminjam sejumlah uang kepada saya dengan menggadaikan sebidang sawah seluas 40 x40 m2. Perjanjian pinjaman akan dilunasi selama kurun waktu 3 tahun dan selama hutang belum dibayar lunas saya diperbolehkan menggarap sawah bapak A.

Tetapi sudah sampai batas waktu yang dijanjikan, Bapak A belum juga mengembalikan uang saya, bahkan Bapak A meminta kembali sawah yang ia gadaikan kepada saya, dengan alasan sawah akan ia garap sendiri, dan hutangnya akan dibayar setelah sawah itu menghasilkan.

Bagaimana aturan hukumnya penguasaan sawah dengan hak gadai? Terimakasih.

Johan, Lampung Timur.

Jawaban :
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada bapak Johan yang telah mengajukan pertanyaan kepada kami.

Gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, dimana orang lain tersebut yang telah menerima uang gadai darinya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut penebusan, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.

Gadai juga dapat diartikan menyerahkan tanah dari pemberi gadai (pemilik tanah) kepada penerima gadai (pemegang gadai) untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dari pemegang gadai, dengan ketentuan pemberi gadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali dari pemegang gadai.

Artinya gadai adalah penahanan suatu barang/jaminan atas hutang, jika hutang sudah di lunasi maka barang/jaminan itu kembali pada pemiliknya.

Aturan gadai menurut hukum adat dan KUHPerdata sama-sama menyerahkan jaminan. Sawah/barang yang digadaikan adalah sebagai barang jaminan. Setelah adanya perjanjian gadai, penggadai akan menyerahkan jaminan atas gadai tersebut.

Dalam gadai hukum adat yang dijadikan jaminan adalah tanah (sawah) saja, hukum adat tidak mengenal pelaksanaan gadai yang dilakukan antara individu dengan individu dengan objek barang bergerak.

Sementara dalam KUHPerdata yang dijadikan jaminan berupa barang bergerak, barang bergerak disini dapat dicontohkan seperti perhiasan, barang elektronik, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini kebijakan hukum adat dalam upaya agar tidak terjadi perselisihan para pihak yang melakukan perjanjian, waktu penebusan gadai tanah tersebut sesuai kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi hal ini tidak berarti pemberi gadai merugikan penerima gadai.

Seperti yang telah tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian menyebutkan mengenai batas waktu penebusan gadai atas tanah pertanian dimaksudkan untuk melindungi pihak yang ekonominya lemah yaitu petani, yang dalam keadaan mendesak dan memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya sehingga mereka menggadaikan tanah sawahnya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) tahun.

Mengenai waktu gadai, objek gadai, harga gadai (nilai atas objek gadai), serta kesepakatan-kesepakatan lainnya antara para pihak dituangkan dalam sebuah perjanjian gadai tanah yang bersifat tertulis.

Meskipun pada dasarnya hukum adat tidak mengenal tulisan sebagai alat bukti dalam suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh warganya. Namun apabila melihat pada kelebihan dari bentuk perjanjian gadai adat yang dibuat secara tertulis dan lisan, maka perjanjian gadai adat yang dibuat dalam bentuk tulisan akan lebih kuat dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dibandingkn perjanjian yang dibuat hanya dalam bentuk lisan saja.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 53 diatur bahwa hak gadai merupakan salah satu hak yang sifatnya sementara yang mana diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UUPA, karena hak gadai dilihat sebagai bentuk eksploitasi oleh pihak yang ekonominya lebih baik terhadap pihak yang ekonominya lebih lemah, sehingga hak-hak tersebut diusahakan hapus dalam waktu yang singkat.

Kemudian, menjawab pertanyaan saudara perihal aturan hukum penguasaan sawah dengan hak gadai, walau pertanyaan saudara tidak terperinci secara jelas tentang besarnya nominal uang gadai, namun demikian dapat kami sampaikan bahwa peraturan terkait lainnya, yaitu Undang-undang Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Pertanian (UU Perpu 56/60) mengatur mengenai pembatasan jangka waktu pemanfaatan sawah dengan hak gadai dan pembatasan kewajiban pengembalian uang gadai tersebut.

UU Perpu 56/60, Pasal 7 mengatur bahwa penguasaan tanah oleh pemegang gadai hanya dapat berlangsung paling lama untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun, kemudian setelah 7 (tujuh) tahun pemanfaatan pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanaman selesai di panen dan tanpa hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan atau uang gadai yang telah diterima.

Ketiadaan kewajiban pengembalian uang gadai setelah 7 (tujuh) tahun pemanfaatan ini memiliki maksud bahwa pemanfaatan sawah dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun tersebut dianggap telah setara dengan jumlah uang gadai yang diberikan oleh pemegang gadai.

Namun, dalam hal penguasaan tanah belum berlangsung selama 7 (tujuh) tahun maka pemilik tanah dalam setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen berhak untuk meminta tanahnya kembali dengan membayar uang tebusan atau uang gadai yang telah diberikan dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut: (7+1/2) – waktu berlangsungnya hak gadai x uang gadai dibagi 7.

Dengan demikian, merujuk pada pengaturan di atas, diketahui bahwa hak gadai merupakan hak yang sifatnya sementara yang diusahakan hapus dalam waktu yang singkat dan memiliki jangka waktu penguasaan yang terbatas.

Selain itu, selama masa gadai belum mencapai 7 (tujuh) tahun, pemilik tanah dapat meminta tanahnya kembali pada saat kapanpun kepada penggarap dengan mengembalikan uang gadai.

Demikian penjelasan dari kami semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum wr. Wb.

EKA INTAN PUTRI, S.H., M.H.
Advokat/Ketua LKBH INTAN Lampung.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close