Konsultasi Hukum

Hak dan Kewajiban PRT

Yth Rubrik Senayan Post

Keberadaan Pembantu Rumah tangga sangatlah penting bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke atas, tetapi kadang-kadang mereka dipandang sebelah mata dan hak mereka tidak sebanding dengan kewajiban yang harus mereka lakukan, mereka bekerja seolah tak ada batasan jam kerja, bahkan terkadang hak-hak mereka tidak dibayar sebanding dengan apa yang mereka lakukan untuk majikannya, sehingga tak jarang menimbulkan konflik.

Pertanyaan saya, adakah perlindungan hukum terhadap PRT, dan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban Pembantu Rumah Tangga?

Demikian terimakasih.

Indah di Riau

Yth Ibu Indah di Riau

Terimakasih atas pertanyaan ibu.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau istilah yang sering kita dengar sekarang yaitu Asisten Rumah Tangga, memang keberadaan mereka sangat dibutuhkan, apalagi untuk ibu rumah tangga yang juga bekerja di luar rumah (wanita karier). Maka demi meringankan tugas-tugas rumah tangga dan berjalannya karier, tak sedikit dari wanita bekerja tersebut mendelegasikan tugas-tugas rumah tangganya kepada PRT, namun tak jarang juga Pengguna Jasa ataupun PRT tidak memahami hak dan kewajibannya, sehingga seringkali terjadi konflik antara kedua belah pihak dan bahkan permasalahannya sampai dibawa ke ranah hukum, untuk itu sebelum menggunakan jasa PRT lebih baik kita pahami terlebih dahulu tentang aturan hukum yang ada.

Perlindungan hukum untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) terdapat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Repubik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Yang dimaksud dengan Pekerja Rumah Tangga, selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.

Sedangkan Pengguna PRT yang selanjutnya disebut Pengguna adalah orang perseorangan yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam hal ini Pengguna dapat merekrut calon PRT secara langsung atau melalui Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT).

Sebelum melakukan hubungan kerja Pengguna dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.

Perjanjian sekurang-kurangnya memuat: identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, dan tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.

Persyaratan PRT, meliputi:
a. memiliki dokumen identitas diri;
b. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; dan
c. mendapat izin dari suami/isteri bagi PRT yang sudah berkeluarga.

Adapun hak dan kewajiban PRT adalah sbb :

Pekerja Rumah Tangga (PRT) mempunyai hak:
a. memperoleh informasi mengenai Pengguna;
b. mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota
keluarganya;
c. mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
d. mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
e. mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
f. mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
g. mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaan yang dianutnya;
h. mendapatkan tunjangan hari raya; dan
i. berkomunikasi dengan keluarganya
(Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Repubik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015)

Pekerja Rumah Tangga (PRT) mempunyai kewajiban:
a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja;
b. menyelesaikan pekerjaan dengan baik;
c. menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga Pengguna; dan
d. memberitahukan kepada Pengguna dalam waktu yang cukup apabila PRT
akan berhenti bekerja.

(Pasal 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Repubik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015)
Persyaratan Pengguna:
a. mempunyai penghasilan yang tetap;
b. memiliki tempat tinggal yang layak; dan
c. sehat jasmani dan rohani.
Hak Pengguna:
a. memperoleh informasi mengenai PRT;
b. mendapatkan PRT yang mampu bekerja dengan baik;
c. mendapatkan hasil kerja yang baik.
(Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Repubik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015)

Kewajiban Pengguna:
a. membayar upah sesuai Perjanjian Kerja;
b. memberikan makanan dan minuman yang sehat;
c. memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT;
d. memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaan yang dianut;
e. memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun;
f. memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
g. mengikut sertakan dalam program jaminan sosial;
h. memperlakukan PRT dengan baik; dan
i. melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga atau
dengan sebutan lain.
(Pasal 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Repubik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015)

Setelah membaca uraian di atas kami berharap agar semua pihak dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga untuk ke depannya tidak ada lagi permasalahan hukum antara PRT dan Pengguna Jasa PRT.

Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.

Hormat kami;

Eka Intan Putri, S.H., M.H.
Advokat/Ketua LKBH Intan

KOMENTAR
Tags
Show More
Close