Konsultasi Hukum

Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial

Saya mempunyai sebuah rumah dengan SHM atas nama saya sendiri yang saling berdekatan dengan rumah-rumah warga lainnya, lalu ada salah satu tetangga membangun tembok sehingga menghalangi akses keluar ke jalan besar baik untuk saya maupun untuk penghuni lainnya.

Yang ingin saya tanyakan adalah apakah secara hukum hukum tindakan seseorang (pemilik tanah) dapat dibenarkan? dan apakah ada peraturan yang mengatur agar saya dan tetangga mempunyai akses keluar masuk rumah/jalan tersebut? Terima kasih.

Erick, Bandung

Terima kasih atas pertanyaan Anda,

Sebelum kami menjawab pertanyaan saudara, sudah ada aturan hukum yang telah mengatur terkait pembangunan tembok pembatas antara tetangga dengan tujuan untuk kenyaman bersama, bahkan dalam aturan tersebut walau tetangga sebelah tidak ikut membangun namun secara hukum tembok yang dibangun diangap menjadi batas milik bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 633 KUHPerdata dinyatakan bahwa : “Semua tembok yang dipergunakan sebagai tembok batas antara bangunan-bangunan, tanah-tanah, taman-taman dan kebun-kebun, dianggap sebagai tembok batas milik bersama, kecuali jika ada sesuatu alas hak atau tanda yang menunjukkan sebaliknya. Bila bangunan-bangunan itu tidak sama tinggi, maka tembok batas itu harus dianggap sebagai milik bersama setinggi bangunan yang terendah.”

Maksud aturan tersebut sekalipun anda berhak atas tanah milik anda sendiri, namun pada saat yang sama juga terkandung kewajiban untuk memperhatikan hak orang lain atau ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap permasalahan yang saudara dan tetangga hadapi, tidak bisa serta merta atas dasar hak bisa seenaknya melakukan pembongkaran karena bisa jadi yang membuat tembok memiliki alas hak juga. Walaupun pembuat tembok memiliki alas hak yang kuat tidak berarti bisa melakukan pembangunan dengan mengabaikan hak-hak orang lain.

Atas permasalahan ini hukum telah memberi jalan keluar sebagaimana diatur dalam Pasal 667 KUHPerdata menyatakan juga: “Pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang terletak di antara tanah-tanah orang lain sedemikian rupa sehingga ia tidak mempunyai jalan keluar sampai ke jalan umum atau perairan umum, berhak menuntut kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya, supaya diberi jalan keluar untuknya guna kepentingan tanah atau pekarangannya dengan kewajiban untuk membayar ganti rugi, seimbang dengan kerugian yang diakibatkannya.”

Dan disamping KUHPerdata sebagaiman kami uraikan diatas, terkait permasalah yang dihadapi undang-undang pokok agraria menegaskan tanpa kecuali semua hak-hak atas tanah baik berupa Hak Milik, Hak guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak lainnya terkait masalah tanah untuk kehidupan bersama mempunyai fungsi sosial.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam pasal 6 menyatakan: “Semua Hak atas Tanah mempunyai Fungsi Sosial”. Maksud yang terkandung dalam pasal tersebut adalah walaupun telah dipegang bukti hak berupa sertifikat yang secara hukum terkuat sepanjang tidak ada dapat membuktikan sebaliknya, maka apabila berhadapan dengan kehidupan sosial yang membutuhkan maka pemilik hak tersebut harus melepaskan haknya dengan syarat-syarat yang terkandung dalam fungsi sosial
Hak atas tanah apapun, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu digunakan (atau tidak digunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya apalagi kalau hal ini merugikan masyarakat, penggunaan tanah itu harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bagi masyarakat dan Negara.

Namun ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak dengan kepentingan umum, dalam UUPA memperhatikan juga kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga tercapai tujuan pokok yaitu kemakmuran, keadilan, kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.

Dengan demikian, saudara bisa dan berhak untuk menuntut kepada tetangga/ pemilik rumah agar diberi akses jalan menuju rumah dan tanah milik Anda.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat

Joseph M.E Pauner, S.H
Advokat/Konsultan Hukum

KOMENTAR
Tags
Show More
Close