Guru Besar Fisipol UGM: UU Cipta Kerja Respon Terhadap Tantangan Ketenagakerjaan

Guru Besar Fisipol UGM: UU Cipta Kerja Respon Terhadap Tantangan Ketenagakerjaan
Tadjuddin Noer Effendi (paling kanan)

YOGYAKARTA, SENAYANPOST.com – Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjuddin Noer Effendi, mengemukakan kehadiran UU Cipta Kerja memuat ketentuan yang berbeda dengan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

“Selama beberapa tahun ini ada perubahan yang sangat mendasar, mulai dari masuknya teknologi 4.0 dan sekarang wabah pandemi Covid-19,” kata Tadjuddin Noer Effendi, Jumat (9/10/2020).

Ia mengatakan sejumlah penyesuaian yang termuat dalam pasal di UU Cipta Kerja itu merupakan respons terhadap  perubahan mendasar.

Menurut dia,  era teknologi 4.0.  membawa kemungkinan terjadinya perubahan dalam proses tranformasi industrialisasi, terutama penerapan teknologi dalam proses produksi yang berimplikasi pada perubahan pasar kerja.

Saat ini, lanjutnya, pekerja sektor industri dituntut untuk memiliki keterampilan teknologi (IT dan digital), sehingga muncul ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap angkatan kerja yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Di tengah menghadapi tantangan itu, mewabah pandemi Covid-19 menurutnya semakin memperumit persoalan ketenagakerjaan di Indonesia dan bahkan juga di dunia. Kebijakan untuk mencegah penyebaran pandemi itu pemerintah berusaha membatasi pergerakan manusia melalui strategi PSBB atau lockdown. 

Implikasi dari kebijakan itu kegiatan ekonomi dan produksi menurun diikuti dengan jumlah pekerja yang dirumahkan dan PHK yang terus meningkat, kata Tadjuddin.

Fenomena ini, ujarnya lagi, turut menyebabkan sejumlah industri, terutama yang selama ini beroperasi di Cina, kemudian mengambil langkah untuk memindahkan lokasi produksi ke negara-negara yang dianggap strategis.

Tadjuddin menyebut kondisi ini sebagai peluang yang perlu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menarik investasi dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja yang besar bagi angkatan kerja dalam negeri.

“Selama ini salah satu yang memberatkan para investor untuk masuk ke Indonesia adalah UU Ketenagakerjaan tahun 2013 dirasa agak membatasi, di samping keterampilan tenaga kerja Indonesia yang kurang mendukung,” terangnya.

Ia menduga peluang itulah yang berusaha diambil oleh pemerintah Indonesia sehingga kemudian sejumlah perombakan dalam regulasi perlu dilakukan agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain.

“Dengan kondisi pandemi Covid-19 mau tidak mau harus dilakukan perubahan, apalagi pertumbuhan ekonomi kita sudah menurun (minus). Satu-satunya cara untuk menanggulangi agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh perlu investasi karena tanpa investasi akan sulit untuk mengerek pertumbuhan ekonomi. UU cipta kerja diharapkan dapat menarik para investor untuk menginvestasikan modal mereka di Indonesia,” ujarnya. (AS)