Konsultasi Hukum

Gugatan TUN Kunci Atas Penyerobotan Tanah

SAYA mempunyai tanah yang alas haknya Sertifikat Hak milik, kemudian ada pihak yang mengklaim dan menyerobot tanah saya hanya dengan alas hak Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Dalam kondisi seperti ini saya sangat dirugikan, ingin menyelesaikan permasalahan ini secara hukum, yang terlintas di benak saya yaitu gugatan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun saya bingung prosedurnya seperti apa?

Apa dan siapa yang akan saya gugat? juga terkait dengan SKT apakah pemerintah setempat yang menerbitkan SKT tersebut yang harus saya gugat? mohon pencerahannya. TerimaKasih

Gabriel, Jakarta

Terima Kasih atas pertanyaan Anda

Peradilan Tata Usaha Negara

Pengertian mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) menurut Undang-Undang Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa tata usaha Negara menurut pasal 1 angka 10 UU No.51 Tahun 2009 adalah adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat keterangan tanah apababila dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Obyek sengketa dalam PTUN, sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 adalah “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Keputusan Tata Usaha Negara (“TUN”) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebut Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi: Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kepala Desa Merupakan Pejabat TUN/Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Surat keterangan Tanah secara hukum tata pemerintahan masuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diaturPasal 1 angka 8 UU 51/2009 menyebutkan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Hal ini diperkuat dalam Pasal 1 angka 3 UU 30/2014 yakni: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Hal ini dipertegaslagi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) yang menyatakan: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Karena kepala Desa merupakan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan desa, maka Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai Pejabat TUN yang memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan atau beschiking yang berisi tindakan hukum bersifat konkret, individual, dan final.

Sengketa TUN

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang PTUN, maka permasalahan penyerebotan tanah yang Anda alami dapat diajukan gugatannya ke Pengadilan TUN karena sengketa yang Anda alami dikategorikan sebagai Sengketa TUN. Hal ini berhubungan dengan Anda sebagai orang, Kepala Desa tersebut sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, dan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN (Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa).

Seseorang yang yang merasa dirugikan oleh Keputusan yang di keluarkan pejabat tata usaha Negara (Lurah), dalam waktu 90 hari sejak diterima atau di ketahui dapat mengajukan gugatan ke Kepengadilan Tata Usaha Negara hal ini sesuai dengan Pasal 55 UU 5/1986; Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, gugatan dapat diajukan ke PTUN kepada Kepala Desa tersebut sebagai Tergugat. sebab pihak Kepala Desa yang mengeluarkan Keputusan TUN sebagai penetapan tertulis dimana sifat keputusan Kepala desa sudah masuk yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Selain itu, masih ada instrumen hukum lain yang bisa Anda gunakan misalnya mengajukan perkara tersebut melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, atau melaporkan yang bersangkutan (sipemilik SKT) kepada Kepolisian dengan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila pihak yang menggunakan alas hak Surat Keterangan Tanah itu tanpa hak menyerobot atau masuk tanah (pekarangan) Anda.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat

Joseph M.E Pauner, S.H
Konsultan Hukum

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close