Politik

Gubernur Khofifah Perintahkan Semua Ruangan di Kantor Pemprov Jatim Berbasis Digital

SURABAYA, SENAYANPOST.com – Perubahan kinerja besar sepertinya akan banyak terjadi dilingkungan Pemprov Jawa Timur. Kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa -Wagub Emil Elestianto Dardak memilih langkah untuk tancap gas pasca mereka dilantik dan merayakan pesta kemenangan di Grahadi. Hal itu terlihat pada hari pertama ngantor Jumat (15/2/2019) di Jln Pahlawan 110 Surabaya.

Gubernur Jatim Khofifah memerintahkan untuk membuat semua ruangan yang ada di Kantor Gubernur berbasis digital.

Saat meninjau ruang kerjanya, Gubernur Khofifah menyampaikan keinginannya agar ruangannya bisa tersambung dengan pusat data. Ia ingin memasang layar monitor besar untuk memantau beberapa hal. Mulai dari peta daerah rawan bencana, hingga layar yang terhubung dengan setiap OPD untuk melakukan video conference dan komunikasi dengan para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

“Kalau bisa layarnya tebal bisa menampilkan 48 layar sehingga bisa berkomunikasi secara personal dengan para kepala dinas atau kita melakukan meeting secara tele conference. Apalagi di Jatim ini kantor OPD berpencar tidak satu area. Tidak efektif bila ada hal urgent harus datang, belum macetnya,” katanya yang juga akan rutin melakukan video conference dengan dinas-dinas terkait.

Menurutnya, layar monitor ini juga penting dalam upaya antisipasi bencana alam. Melalui monitor ini ia berharap dapat memantau kondisi terkini berbagai daerah di Jatim yang rawan bencana.

“Saya punya mimpi besar, punya operation room seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bukan kita harus buat semewah dan sedetail BNPB, tapi kita akan berusaha dapat koneksitas dengan BNPB yang biasanya memberikan deteksi dini bencana alam,” katanya.

Selain membangun sistem yang terintegrasi, Gubernur Khofifah ingin BPBD Provinsi Jatim membangun koneksivitas dengan seluruh OPD yang ada. Hal ini dikarenakan sebagian besar tekstur tanah di Jatim rentan terjadi longsor, ataupun hujan intensitas tinggi yang dapat menyebabkan banjir.

Bila langkah ini dilakukan maka deteksi dini bisa dilakukan tak hanya oleh BPBD, tapi juga dinas lainnya. Seperti Dinas Pendidikan, atau Dinas Pekerjaan Umum yang harus datang awal saat masa tanggap darurat.

Orang nomor satu di Jatim ini juga ingin sistem tersebut mampu dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat II, sehingga saling terhubung.

“Jadi sekali klik bisa keliatan mana daerah yang banjir sehingga early warning system bisa terakses dan menjadi antisipasi dan kewaspadaan bersama,” katanya.

Ditambahkannya, sebagai langkah antisipasi bencana, Gubernur Jatim Khofifah beserta Wagub Emil Dardak akan membangun kampung siaga bencana, sebagai langkah antisipasi bencana berbasis budaya.

“Dulu ada bahasa yang sering saya pakai yakni living harmony with disaster. Kami tidak ingin ada bencana, namun secara faktual tanah ada kerentanan dan curah hujan tinggi, sangat mungkin terjadi banjir. Jadi tagline ini bagaimana secara kultural mereka melakukan antisipasi seperti saudara kita di wilayah Bojonegoro, sebagian Tuban, dan Lamongan ketika ada luapan sungai dari Bengawan Solo, sehingga bisa lebih survive,” pungkasnya.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close