Politik

Gubernur Jatim Pecat ASN Berpolitik

SURABAYA, SENAYANPOST.com  – Gubernur Jatim, Soekarwo kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk para pejabat eselon di lingkungan Pemprov Jatim agar tidak bermain politik. Apabila terbukti, akan ada sanksi disiplin berat sampai dengan pemecatan.

Hal tersebut disampaikannya saat acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemprov Jatim, Jum’at (8/6/2018).

Menurutnya aturan ini sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang didukung Surat Edaran Menpan RB nomor 27 Tahun 2017 tentang netralitas PNS.

“Jangan sampai ada ASN dan pejabat eselon yang ikut mendukung salah satu pasangan calon atau kampanye politik. Kalau masih ada yang menentang, berarti mereka ini sudah hopeless dalam kehidupan,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini.

Larangan berpolitik ini, lanjutnya, juga termasuk dalam urusan karier. Menurutnya, bila ASN ingin kariernya bagus, yang harus diperbaiki adalah kompetensi dan profesionalismenya, bukan dengan mendekati para politikus.

“Yang boleh berpolitik hanya gubernur dan wakil gubernur, karena ini jabatan politik. Kalau ASN mau berpolitik ya silahkan pensiun dini,” tegasnya.

Terkait pelantikan, Pakde Karwo mengatakan proses ini sudah sesuai PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Di mana, di dalamnya sudah diatur soal pengembangan karir PNS termasuk promosi yang merupakan pengembangan karier.

Pola karier ini sendiri bisa berbentuk horizontal yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, vertikal yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi, atau diagonal yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok jabatan fungsional atau jabatan administrator.

“Kalau horizontal ini harus mengetahui tentang sektornya masing-masing. Bila ada mutasi horizontal dia sudah punya bayangan, bahkan lintas sektor. Kalau diagonal, dari fungsional bisa jadi administrator, pun sebaliknya. Sedangkan bila ada ASN yang cerdas bisa naik secara vertikal,” terangnya.

Kepada para pejabat baru, Pakde Karwo kembali mengingatkan untuk selalu membaca peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan tupoksinya. Menurutnya ASN harus normatif dan tunduk pada peraturan perundang-undangan. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close