Nasional

GP Ansor Tak Rela Jokowi Hentikan Kasus Rizieq

JAKARTA, SENAYANPOST.com –– Gerakan Pemuda (GP) Ansor tidak rela jika Presiden Joko Widodo menghentikan kasus hukum yang menjerat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab usai bertemu dengan petinggi Alumni 212.

Sebelumnya, sejumlah petinggi Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama bertemu Jokowi di Istana Bogor untuk membicarakan kasus kriminalisasi ulama.

“Enggak (rela) lah. Biar pengadilan yang memutuskan. Presiden tak usah intervensi,” kata Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Minggu (29/4/2018).

Yaqut menyatakan GP Ansor sangat menolak jika Jokowi tunduk pada kepentingan politik dan menghentikan kasus Rizieq yang masih berproses di kepolisian.

Menurutnya hukum harus tetap ditegakkan. Tidak boleh ada faktor apa pun, termasuk faktor politik yang membuat suatu kasus hukum menjadi terhenti.

“GP Ansor menolak keras. Apalagi jika intervensi dilakukan karena pertimbangan dan tekanan politik,” ucap Yaqut.

Di sisi lain, Yaqut yakin Jokowi tidak akan menuruti kemauan Alumni 212 yang berharap kasus Rizieq dihentikan. Menurutnya, Jokowi akan tetap membiarkan kasus Rizieq diproses oleh penegak hukum.

“Kecuali dia (Jokowi) rela kehilangan pendukungnya-pendukungnya,” kata Yaqut.

Tim 11 Ulama Alumni 212 yang terdiri dari GNPF Ulama, FPI, dan ormas Islam lainnya telah bertemu Jokowi di Istana Bogor pada Minggu (22/4). Mereka yang hadir antara lain Yusuf Muhammad Martak, Slamet Maarif, Muhammad Al Khathath, Sobri Lubis, serta Roudhul Bahar dan Usamah Hisyam.

Yusuf Muhammad Martak mengatakan pertemuan itu sudah direstui Rizieq Shihab. Rizieq, melalui Yusuf, menyatakan dialog dan musyawarah harus dikedepankan, termasuk mengenai kriminalisasi ulama yang menurutnya marak terjadi.

Sementara itu, Jokowi mengatakan pertemuan tersebut sebagai bentuk silaturahmi biasa. Dia tak menyinggung kasus dugaan kriminalisasi ulama dalam pertemuan itu.

“Semangatnya menjalin tali silaturahmi dengan para ulama, habib, kiai, ustad dari seluruh provinsi yang ada di tanah air,” kata dia, di Tanjung Priok, Rabu (25/4). — Gerakan Pemuda (GP) Ansor tidak rela jika Presiden Joko Widodo menghentikan kasus hukum yang menjerat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab usai bertemu dengan petinggi Alumni 212.

Sebelumnya, sejumlah petinggi Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama bertemu Jokowi di Istana Bogor untuk membicarakan kasus kriminalisasi ulama.

“Enggak (rela) lah. Biar pengadilan yang memutuskan. Presiden tak usah intervensi,” kata Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Minggu (29/4/2018).

Yaqut menyatakan GP Ansor sangat menolak jika Jokowi tunduk pada kepentingan politik dan menghentikan kasus Rizieq yang masih berproses di kepolisian.

Menurutnya hukum harus tetap ditegakkan. Tidak boleh ada faktor apa pun, termasuk faktor politik yang membuat suatu kasus hukum menjadi terhenti.

“GP Ansor menolak keras. Apalagi jika intervensi dilakukan karena pertimbangan dan tekanan politik,” ucap Yaqut.

Di sisi lain, Yaqut yakin Jokowi tidak akan menuruti kemauan Alumni 212 yang berharap kasus Rizieq dihentikan. Menurutnya, Jokowi akan tetap membiarkan kasus Rizieq diproses oleh penegak hukum.

“Kecuali dia (Jokowi) rela kehilangan pendukungnya-pendukungnya,” kata Yaqut.

Tim 11 Ulama Alumni 212 yang terdiri dari GNPF Ulama, FPI, dan ormas Islam lainnya telah bertemu Jokowi di Istana Bogor pada Minggu (22/4). Mereka yang hadir antara lain Yusuf Muhammad Martak, Slamet Maarif, Muhammad Al Khathath, Sobri Lubis, serta Roudhul Bahar dan Usamah Hisyam.

Yusuf Muhammad Martak mengatakan pertemuan itu sudah direstui Rizieq Shihab. Rizieq, melalui Yusuf, menyatakan dialog dan musyawarah harus dikedepankan, termasuk mengenai kriminalisasi ulama yang menurutnya marak terjadi.

Sementara itu, Jokowi mengatakan pertemuan tersebut sebagai bentuk silaturahmi biasa. Dia tak menyinggung kasus dugaan kriminalisasi ulama dalam pertemuan itu.

“Semangatnya menjalin tali silaturahmi dengan para ulama, habib, kiai, ustad dari seluruh provinsi yang ada di tanah air,” kata dia, di Tanjung Priok, Rabu (25/4). (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close