Politik

Golkar: Kewenangan Anggaran Covid-19 Terpusat di Sri Mulyani

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Anggota Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun mengakui jika semua negara apalagi Indonesia belum mempunyai pengalaman menangani pandemi covid-19.

Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menegaskan agar para menterinya kerja luar biasa atau extraordenary, dan apakah para menteri itu sudah menjalan visi misi Presiden dalam penganan covid19, maka beliau yang bisa menilai.

Menghadapai krisis itu selalu menghadapi dua hal penting; yaitu pertumbuhan ekonomi turun, dan produk domestic bruto (PDB) akibat kegiatan ekonomi terhenti.


“UMKM, warung-warung yang bisanya didatangi masyarakat untuk membeli barangnya saat covid19 ini tidak lagi, karena warga tak boleh keluar rumah, lockdown, PSBB, fysicaldastencing, dan new normal. Sehingga pendapatan negara (pajak) pun berkurang,” tegas Misbakhun.

Hal itu disampaikan politisi Golkar itu saat dialektika demokrasi “Jokowi marah, reshuffle kabinet?” bersama Wakil Ketua FPAN DPR Saleh Partaonan Daulay, dan Ketua Fraksi MPR RI H. Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Lebih lanjut kata Misbakhun, utang negara terus bertambah hingga 7 persen untuk membantu masyarakat melalui bantuan sosial, kesehatan, transfer daerah, program keluarga harapan (PKH) dan semuanya berjalan untuk pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, para menteri harus memahami bahasa tubuh dan bahasa kalbu Presiden RI.

Lalu apa relevansinya dengan reshuffle kabinet? “Itu sepenuhnya merupakan hak Presiden. Bahwa tim ekonomi itu dituntut kerja keras untuk menghadapi pandemi dan pasca pandemi covid-19 ini.

Nah, ketika Presiden sudah menerbitkan Perppu pandemi, maka kewenangan itu sepenuhnya ada di Menkeu Sri Mulyani. Bukan lembaga atau kementerian lain. Pak Jokowi memang tak langsung mereshuffle, tapi cukup marah dan itulah kearifan Presiden,” pungkasnya.

Saleh Daulah menilai wajar Presiden marah, karena kinerja para menetrinya tidak memuaskan dalam menangani covid19 ini, malah penyebaran kini masih tinggi.

“Jadi, kinerja menteri-menterinya itu tidak sesuai harapan. Misalnya disebut anggaran Kemenkes RI Rp75 triliun, tapi kata Menkes Terawan Agus Rp69 triliun, dan yang disetujui Rp25,7 triliun. jumlah itu masih dievisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) –nya sehingga yang cair baru Rp355 miliar,” katanya.

Namun, reshuffle itu prerogatif presiden. PAN tidak berurusan dengan reshuffle, karena sedang fokus konsolidasi partai setelah Kongres PAN di Kendari, akan menggelar Muswil dan Musda PAN di seluruh Indonesia untuk menghadapi pilkada serentak 9 Desember 2020. “Jadi, reshuffle kewenangan presiden,” pungkasnya. (MU)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close