Politik

Golkar: Hak Angket PT Freeport Tak Berdasar

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun akan membendung usul penggunaan hak angket tentang penyelidikan atas akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) seperti diwacanakan Gerindra.

Mengapa? “Karena proses akuisisi yang membuat Inalum menguasai mayoritas saham PTFI 51 persen itu sudah melalui kajian matang dan tak menabrak aturan. Jadi, angket itu tak berdasar,” kata Misbakhun, Jumat (28/12/2018).

Selain itu kata Misbakhun, pemerintahan Presiden Jokowi bertindak transparans dalam akuisisi saham PTFI.

“Ada akuntabilitas dalam keputusan pemerintah menugaskan Inalum untuk mengakuisisi saham PTFI,” ujarnya.

Soal Inalum menghadapi keterbatasan dana untuk mengakuisisi saham PTFI sehingga mencari pinjaman melalui global bond, Misbakhun menganggapnya sebagai proses bisnis yang wajar.

Sebab, strategi yang dipakai BUMN peleburan alumunium itu merupakan hal biasa dalam bisnis. Bahkan, politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menyebut langkah pemerintah menguasai saham PTFI melalui Inalum merupakan terobosan dan prestasi yang tak semestinya dicurigai.

Bahwa, keputusan pemerintah menjadi pengendali saham di di PTFI merupakan prestasi luar biasa.

“Jadi, proses divestasi ini tidak perlu dicurigai, justru harus dibanggakan sebagai sebuah prestasi,” tambahnya.

Sebuah pencapaian melalui proses bisnis yang berjalan sangat akuntabel dan terbuka sehingga seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya sebagai sebuah prestasi yang luar biasa.

Dikatakan, keputusan pemerintahan Presiden Jokowi menguasai mayoritas saham PTFI merupakan hal membanggakan. Sebab, Indonesia kini tidak hanya menguasai mayoritas saham PTFI, tetapi juga menjadi pengendali perusahaan pertambangan yang beroperasi di Pegunungan Jayawijaya, Papua itu.

Kalaupun ada kecurigaan dan pertanyaan-pertanyaan di kalangan DPR soal langkah pemerintah menurut Misbakhun, tidak selalu harus direspons dengan penggunaan hak angket. Padahal, saat ini tidak ada persoalan serius terkait divestasi saham PTFI yang harus diungkap dengan hak angket.

“Mengingat hak angket di DPR itu sangat sakral. Tapi dalam proses divestasi Freeport tidak ada pertanyaan yang terlalu serius. Tidak ada pertanyaan yang mempunyai implikasi politik luar biasa,” tambah Misbakhun.

Karena itu dia akan membendung usul penggunaan hak angket divestasi saham PTFI yang kini telah bergulir di DPR.

“Kalau sampai kemudian ada hak angket digulirkan di DPR, saya akan melawan itu. Usul hak angket itu hanya upaya untuk mencari perhatian politik. Justru, kini saatnya menunjukkan kepada publik bahwa divestasi itu membawa manfaat yang luar biasa dalam rangka menarik penerimaan negara dari penerimaan negara bukan pajak,” pungkasnya. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close