Nasional

Golkar Didorong Pelopori Amandemen UU MD3

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Fraksi Partai Golkar DPR diharapkan mampu memprakarsai amendemen Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

“Langkah itu demi menampung aspirasi masyarakat yang memberi respons negatif atas UU MD3 hasil revisi,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Agung Laksono, di Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Ia mengatakan, Kosgoro 1957 berharap DPP Partai Golkar memprakarsai amandemen UU MD3 setelah mendengarkan masukan dan aspirasi rakyat.

“Alangkah baiknya dilakukan sebelum proses di Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Agung menambahkan, munculnya reaksi luas atas UU MD3 yang dianggap sarat kontroversi harus disikapi secara bijak. Kosgoro 1957 bahkan memaklumi keputusan Presiden Joko Widodo yang tak menandatangan UU MD3.

“Bagi Kosgoro 1957, hal ini menunjukkan bahwa presiden telah mendengarkan masukan publik untuk menyelamatkan kehidupan politik yang demokratis dan mendengarkan suara rakyat,” ujarnya.

Mantan menteri koordinator kesejahteraan rakyat (menkokesra) itu menambahkan, UU MD3 baru memang terlahir dari proses politik antara pemerintah dengan DPR.

Namun, UU itu menjadi kontroversial lantaran dianggap bertentangan dengan nurani publik dan keinginan rakyat.

“Oleh karena itu, maka Kosgoro 1957 berpendapat bahwa ke depan seluruh proses perumusan Undang-undang oleh DPR harus sungguh-sungguh mendengarkan masukan dari rakyat,” kata ketua DPR periode 2004-2014 itu. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close