Politik

GIAD Tolak Amendemen UUD 1945

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berkembang dengan munculnya wacana MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, maka GIAD (Gerakan Untuk Indonesia Adil dan Demokratis) menolak amandemen oleh MPR RI tersebut.

“Agenda amendemen terbatas UUD 1945 patut ditolak karena berpotensi menjadi “bola liar” yang dapat dimanfaatkan oleh elite politik, bukan hanya untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan untuk menyusun GBHN, tapi juga untuk merusak tata negara hanya untuk pemenuhan ambisi kekuasaan,” demikian keterangan yang disampaikan GIAD di Jakarta, Senin (27/1/2019).

GIAD terdiri dari Alawan Ola Riantoby (JPPR), Arif Nur Alam (IBC), Arif Susanto (Exposit Strategic), Badi’ul Hadi (Seknas FITRA), Jeirry Sumampow (TePI Indonesia), Kaka Suminta (KIPP), Lucius Karus (Formappi), Ray Rangkuti (LIMA Indonesia), dan Yusfitriadi (DEEP).

Upaya untuk mendudukkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara disebut GIAD, justru dapat mengacaukan konstruksi presidensialisme dan mekanisme checks and balances dalam relasi Presiden-DPR, yang coba diperkuat lewat amendemen terdahulu maupun praktik politik dalam dua dekade terakhir.

Alih-alih memperkuat kedaulatan rakyat menurut GIAD, bahwa mengembalikan kewenangan MPR untuk menyusun GBHN berpeluang mempersempit ruang partisipasi publik dan mendegradasi daulat rakyat, yang perlu untuk ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya, dalam penyusunan rencana pembangunan.

Jika kontrol terhadap capaian dan anggaran pembangunan ingin dijalankan secara efektif dan efisien, jalan pertamanya bukanlah penyusunan GBHN oleh MPR, melainkan optimalisasi mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang melibatkan bukan saja elemen negara melainkan juga partisipasi publik.

Tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkesinambungan juga dapat dijalankan bukan melalui penyusunan GBHN oleh MPR, tapi melalui penguatan koordinasi antar-lembaga serta melalui transfer kekuasaan antar-periode pemerintahan dengan memerhatikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terintegrasi.

Alasan penyusunan GBHN oleh MPR untuk mewujudkan pembangunan komprehensif juga sulit diterima. Sebab, saat ini tuntutan perencanaan pembangunan nasional berbasis UU No 25 Tahun 2004 cukup integratif dan komprehensif, termasuk meliputi koordinasi antara unsur-unsur pemerintah dan rakyat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara pihak eksekutif dan legislatif.

Dengan demikian, langkah perbaikan praktik ketatanegaraan, termasuk dengan memajukan budaya politik demokratis, menjadi jauh lebih mendesak dibandingkan mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close