Politik

Gerindra Bantah Anggota KPU Tangsel Ajat Sudrajat Kadernya

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Waketum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah anggota KPU Tangerang Selatan (Tangsel), Ajat Sudradjat, yang disanksi atas pelanggaran berat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai kader Partai yang diketuai Prabowo Subianto itu.

Ajat dikenakan sanksi oleh DKPP karena terbukti sebagai pengurus Partai Gerindra

“Di jajaran pengurus Gerindra, tak ada yang namanya Ajat Sudrajat. Saya bisa pastikan itu. Mungkin karena politik, sehingga terus diangkat-angkat,” tegas Ketu Badan Kehormatan (BK) DPR RI itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (21/1//2019).

Dasco mengaku, Gerindra sudah memberi bantahan saat dimintai klarifikasi dalam sidang DKPP terkait kasus tersebut. Menurutnya bisa saja ada kesamaan nama antara Ajat anggota KPU Tangsel itu dengan pengurus ranting Gerindra di Tangerang.

“Gerindra sudah dimintai klarifikasi oleh DKPP, dan yang bersangkutan dilaporkan sebagai pengurus. Di tingkat PAC atau ranting kalau nggak salah kebetulan ada yang namanya sama. Kemudian yang bersangkutan disangkakan pengurus Gerindra PAC,” kata anggota Komisi III DPR itu.

Ketika ditanya bahwa fotonya sesuai dengan nama yang bersangkutan, Dasco justru meminta seharusnya dicek di lab forensik; apakah itu fotonya croping apa gimana? “Harus melalui forensik,” pungkasnya beralasan.

Sebelumnya DKPP memberikan sanksi berat kepada Ajat Sudrajat. Dimana saat mendaftar sebagai anggota, dirinya dilaporkan ke Bawaslu Banten, karena berstatus pengurus partai. Ajat kemudian terpilih menjadi anggota KPU.

Dalam persidangan terungkap fakta Ajat dengan sengaja tidak mencantumkan riwayat pekerjaan secara terbuka dalam riwayat kerja non kepemiluan sewaktu mendaftar sebagai penyelenggara Pemilu. Teradu hanya menerangkan sebagai wiraswasta.

“Tindakan teradu yang tidak memuat rekam jejak sebagai Tenaga Ahli (TA) pada salah satu Fraksi di DPR RI dapat menimbulkan praduga bahwa ada fakta yang disembunyikan terkait netralitas Teradu,” demikian pertimbangan DKPP dalam putusan yang dikutip dari website DKPP, Senin (21/1/2019).

Namun, pemberian sanksi pelanggaran berat tersebut, tidak memberhentikan dari jabatannya sebagai anggota KPU. Hanya sanksi yang setingkat di bawah pemberhentian.

“Jadi sanksi itu keras sekali, suka tidak suka final dan mengikat,” jelas Komisioner KPU Banten, Mashudi.

Sebelum menjadi komisioner KPU Tangsel, Ajat adalah Tenaga Ahli anggota DPR dari Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Selain itu, Ajat juga masuk dalam SK DPC Partai Gerindra Kota Tangerang Selatan Nomor: BN-04/09-002/Kpts/DPC-Gerindra/2017 yang dibuktikan dengan identitas kependudukan dan kartu keanggotaan partai. (AF)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close