Genjot Penggunaan Energi Baru Terbarukan, Anggota DPR: Posisi DEN Segera Diisi

Genjot Penggunaan Energi Baru Terbarukan, Anggota DPR: Posisi DEN Segera Diisi

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Guna meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan di Tanah Air, posisi anggota Dewan Energi Nasional (DEN) perlu segera diisi.

"Jangan terlalu lama membiarkan DEN tanpa anggota," kata Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Kekosongan anggota DEN, lanjutnya, akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga yang dipimpin langsung oleh Presiden ini.

Ia memaparkan Komisi VII DPR pada 10-12 November melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada 16 calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN) yang diusulkan Pemerintah.

Dari sebanyak 16 nama calon akan dipilih delapan nama yang mewakili pemangku kepentingan terkait pengembangan energi nasional yaitu kalangan industri, akademisi, konsumen, teknologi dan lingkungan hidup.

Mulyanto mengemukakan produk kebijakan DEN ini sangat penting misalnya terkait dengan persoalan peningkatan kontribusi energi baru-terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional yang masih jauh di bawah target.

DEN, lanjutnya, juga perlu menyiapkan konsepsi cadangan penyangga strategis energi nasional yang perlu dikembangkan dan diimplementasikan.

"Kedua masalah strategis ini akan jalan di tempat kalau tidak dipikirkan dengan cermat oleh DEN sebagai lembaga kebijakan energi," papar Mulyanto.

Tugas utama DEN adalah merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR serta menetapkan Rencana Umum Energi Nasional.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan dalam pemanfaatan energi bersih di sektor ketenagalistrikan, khususnya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan.

"Salah satu prinsip yang diterapkan pemerintah dalam pengembangan energi adalah keberlanjutan atau sustainability," ungkap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Rida Mulyana.

Rida menjelaskan selain keberlanjutan, Pemerintah memiliki prinsip 5K dalam pengembangan energi, yaitu pertama adalah ketersediaan, dan yang kedua adalah kualitas listrik itu sendiri.

"Kalau kelistrikan cukup tapi byarpet itu tidak bagus, jadi Pemerintah harus menjamin agar masyarakat yang menikmati listrik yang kualitasnya bagus," jelasnya.

Prinsip selanjutnya, imbuh Rida, yakni keterjangkauan, harga energi harus mampu dijangkau oleh semua elemen masyarakat.

Sementara itu, 5 K yang keempat adalah keberlanjutan dan yang terakhir adalah keadilan, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia bisa merasakan hal yang sama. (Jo)