Nasional

Gagal Sidak, DPR: KPK dan Ombudsman Salah Informasi

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Anggota Komisi III DPR RI Irjen Pol (Purn) Erwin RPL Tobing mengatakan gagalnya inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Komisioner Ombudsman RI ke Rutan Komisi Pemilan Umum (KPK) beberapa waktu lalu karena salah informasi atau mis komunikasi antara kedua lembaga tersebut.

Ombudsman RI memang memiliki kewenangan untuk melakukan Sidak terhadap fasilitas publik yang terdapat dalam Rutan KPK. Tapi sidak yang dilakukan pada hari libur dan bukan pada hari kerja menjadi faktor yang menyebabkan komunikasinya terhambat.

“Hal itu diakui oleh Wakil KPK Saut Situmorang, bahwa koordinasi internal yang diterima juga terlambat. Jika kondisi ini terjadi pada saat hari kerja, maka koordinasi di internal KPK terutama di Rutan KPK maka patut dipertanyakan,” tegas Erwin TPL Tobing, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, (12/6).

Menurut anggota FPDIP DPR itu, pada dasarnya KPK maupun Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Sehingga kedua lembaga itu berdasarkan TAP MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

Ombudsman RI memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk oleh Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Dengan demikian Erwin memaklumi terjadinya miskomunikasi Sidak tersebut karena terjadi pada hari libur nasional. Sehingga para petugas di Rutan KPK mengalami kebingungan.

Namun demikian, kejadian ini hendaknya menjadi pelajaran kedua lembaga negara itu untuk tetap mempererat koordinasi agar tak menghembat pemberantasan korupsi untuk menciptakan “good and clean government”.

“Semakin besar kewenangan yang dimiliki maka harusnya semakin ketat juga pengawasan yang dilakukan. Sebagai lembaga anti rasuah yang sering dibilang sebagai “super-body”, KPK seharusnya memiliki sistem pengawasan baik internal dan eksternal,” pungkasnya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close