Gaduh Polri-KPK dan Solusi Jitu dari Jokowi

07:15
271
POLRI DAN KPK -- "Sesama bus kota dilarang saling mendahului".

“SESAMA bus kota dilarang saling mendahului”. Tulisan sembarangan yang dulu sering kita baca di bagian belakang bus kota Jakarta, seolah biasa-biasa saja, terķesan sebagai tulisan iseng. Tetapi jika direnungi lebih dalam, sesungguhnya tulisan itu memiliki filosofi yang tinggi. “Dilarang saling memdahului” itu menggugah kesadaran bersama untuk berperilaku tertib, teratur, dan tidak berebut sesuatu yang bisa merugikan masyarakat.

“Dilarang saling mendahului” juga mengajarkan bahwa semua hal itu sudah ditentukan aturan mainnya, tidak boleh saling serobot, apalagi jika motifnya adalah “kejar setoran”. Dalam konteks bus kota, saling serobot bisa menimbulkan mala petaka. Bus bisa nyelonong menabrak kendaraan lain, menghantam pembatas jalan, menyambar pejalan kaki, dan sebagainya. Pendek kata “saling mendahului” berpotensi dapat mengorbankan kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat.

Ketika terkuak kabar Polri dan KPK bersitegang, gara-gara Polri menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak yang mengkhawatirkan akan terjadi episode “Cicak vs Buaya” yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Masing-masing institusi menunjukkan ego kekuasaan dan ķewenangannya. Pikiran dan emergi kemudian terbuang untuk berebut kebenaran.

Lalu muncul gerbong-gerbong panjang sebagai pendukung masing-masing institusi. Timbul sikap pro dan kontra. Kedua institusi seolah berhadap-hadapan dan tentu dapat menimbulkan kegaduhan. Akibatnya tugas utama kedua institusi terganggu. Fungsi melayani kepentjngan masyarakat terhenti. Negara dan rakyat juga yang menjadi korban.

Belajar dari pengalaman Cicak vs Buaya, tidak ada yang diuntungkan dari ketegangan antara Polri dan KPK. Kata orang Jawa, rebut balung tanpa isi. Bak memperebutkan tulang tanpa ada gunanya. Masing-masing menunjukkan kewenangannya. Ada yang bilang, itu akibaf adanya kekosongan hukum. Padahal hukum. tu sesungguhnya progresif, mencari titik temu yang solutif, bukan untuk dipertentangkan.

Maka momentumnya sangat tepat. Presiden Joko WIdodo segera turun tangan. Stop kegaduhan, itu pesan singkatnya. Kalau tidak ada bukti kuat polisi tak boleh mengada-ada. Apalagi kita sangat menyadari kalau dua petinggi KPK dijadikan tersangka, keduanya otomatis nonaktif. Akibatnya komisi antirasuah akan lumpuh. Pemberantasan korupsi menjadi macet dan para koruptor akan menari-nari.

Comments

comments