Politik

FPPP: RUU Omnibus Law Jamin Kesejahteraan Pekerja

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Adanya undang-undang tersendiri tentang outsourcing dikhawatirkan banyak hak-hak buruh akan dihapus atau tidak lagi berlaku. 

Misalnya soal pemutusan hubungan kerja (PHK). Para karyawan tetap yang sudah puluhan tahun mengabdi juga tidak lepas dari ancaman, turunnya pesangon secara drastis atau bahkan dihapus.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI FPPP Anas Thahir di Jakarta, Minggu (19/1/2020).

PPP kata Anas igin agar pekerja yang sudah bekerja lama misalyna lebih dari 20 tahun tetap mendapatkan hak  pesangon yang cukup besar, karena ini menyangkut kesejahteraan dan keberlangsungan hidup layak bagi para pekerja yang telah menghabiskan lebih dari separuh usianya untuk mengabdi.

“Omnibus law cipta lapangan kerja tidak hanya diprioritaskan mengatur tentang efisiensi regulasi, tapi juga yang lebih penting harus mampu melahirkan kesejahteraan masyarakat, karena itu yang menjadi ruh dari undang-undang,” ujarnya.

Karenanya lanjut Anas, sebelum omnibus law RUU cipta lapangan kerja diundangkan, hendaknya juga dilakukan pembahasan bersama serikat buruh/serikat pekerja dan stakeholder lain secara komprehensif.

Demikan juga tentang sistem Upah Minimun (UM) harus  tetap ada dalam omnibus law, di mana UM hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. 

“Perusahaan juga diwajibkan menerapkan struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun. Adapun besaran upah di atas UM disepakati antara pekerja dan pengusaha. UM tetap ada sebagai jaring pengaman dan tidak dapat ditangguhkan,” pungkasnya. (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close