Politik

FPDIP DPR: Tak Mudah Jatuhkan Presiden Pilihan Rakyat

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Munculnya kelompok sakit hati yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi di era pandemi Covid-19 ini, tidak mudah. Karena presiden pilihan rakyat.

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin, Kamis (4/6/2020) menanggapi munculnya isu pemakzulan presiden akhir-akhir ini.

Menurut TB Hasanudin, isu itu bahkan menimbulkan kegaduhan tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Apalagi saat ini Indonesia masih konsentrasi melawan pandemi covid-19.

“Tidak mudah menurunkan presiden pilihan rakyat. Proses pemakzulan presiden cukup sulit,” tegas Hasanuddin.

Dengan konfigurasi koalisi partai politik saat ini proses pemakzulan presiden hampir tidak mungkin. Jika memang terjadi, mekanismenya DPR harus menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam atau di luar negeri, terdapat dugaan presiden dan/atau presiden melakukan pelanggaran hukum atau pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, maupun tindakan tercela (UU MD3, pasal 79 ayat 4) .

“Hak menyatakan pendapat ini diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR, dan jika memenuhi persyaratan administrasi dapat dilanjutkan dalam sidang paripurna DPR,” ujarnya.

Dan, keputusan itu akan sah jika dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR dan minimal 2/3 dari jumlah itu menyetujuinya (UU MD3, pasal 210 ayat 1 dan 3) .

Jika keputusannya disetujui kata Hasanudin, maka wajib dibentuk Pansus yang anggotanya terdiri dari semua unsur fraksi di DPR seperti dalam (UU MD3, pasal 212 ayat 2).

“Setelah Pansus bekerja selama paling lama 60 hari, hasilnya kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna DPR,” tambahnya.

Keputusan DPR atas laporan Pansus dianggap sah bila anggota yang hadir minimal 2/3 dari jumlah seluruh anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir (UU MD3, Pasal 213 ayat 1 dan Pasal 214 ayat 4).

Persetujuan DPR ini selanjutnya dilaporkan ke MK (Mahkamah Konstitusi) disertai bukti dan dokumentasi pelengkapnya.

“MK kemudian bersidang, dan bila MK menyatakan terbukti maka DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (UU MD3, Pasal 215 ayat 1),” jelasnya.

Setelah itu, MPR lalu melakukan sidang paripurna untuk memutuskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR.

Keputusan MPR terhadap pemberhentian tersebut dinyatakan sah jika diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir (UU MD3, pasal 38 ayat 3).

“Melihat komposisi koalisi fraksi-fraksi pendukung presiden di DPR, rasanya seperti mimpi di siang bolong kalau kemudian ada yang bercita-cita melengserkan presiden pilihan rakyat,” tegasnya.

Jika kemudian ada aspirasi menurunkan presiden lewat aksi anarkis di jalanan, Hasanuddin menegaskan hal tersebut melanggar UU bahkan dapat dikenakan tindakan pidana makar.

“Inilah demokrasi yang kita sepakati dan menjadi kesepakatan nasional. Diskusi ilmiah dengan norma akademis mengenai pemakzulan sih boleh boleh saja karena di jamin menurut UU , tapi kalau aksi anarkis minta presiden diturunkan di jalanan, itu telah melanggar ketentuan,” pungkasnya. (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close