Politik

FPDIP DPR Kutuk Provokasi Amien Rais

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengutuk pernyataan mantan Ketua MPR RI Amien Rais yang provokatif, yang mendiskreditkan institusi Kepolisian RI sebagai PKI dan mengobarkan sentimen politik identitas agama.

“Pernyataan provokatif Amien Rais sudah keluar dari koridor kebebasan berpendapat yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Pernyataan provokatif Amien Rais sudah merusak bangunan dasar kebangsaan dan kenegaraan kita,” demikian Masinton Pasaribu, Kamis (23/5/2019).

Menurut anggota MPR RI FPDIP ini sesengit apapun dinamika politik berdemokrasi, namun elit bangsa harus bisa menahan diri dari pernyataan provokatif. Apalagi mengobarkan politik identitas SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).

“Urusan pemilu tidak ada kaitan dengan satu golongan politik agama. Semua kontestan pasangan calon didukung oleh koalisi partai politik yang berbasis agama. Capres Jokowi – Ma’ruf Amin sendiri didukung oleh PPP dan PKB, dan Capres Prabowo – Sandi diusung oleh PKS dan PAN,” ujarnya kecewa.

Karena itu, dia meminta Amien Rais mencabut pernyataan provokatifnya yang viral di berbagai media sosial dan media massa.

“Kami aktivis mahasiswa 98 saat berdemonstrasi memperjuangkan reformasi tahun 1998 di jalanan selalu berhadapan dengan pasukan ABRI (sekarang TNI dan Polri). Kami pernah merasakan represifitas petugas ABRI ketika menghalau gerakan protes demonstrasi mahasiswa di jalanan tahun 1998,” jelas Masinton.

Kerasnya pentungan, kata Masinton, tembakan gas air mata, semprotan water canon, peluru hampa hingga peluru tajam. Banyak korban masyarkat dan mahasiswa yang luka dan tertembak, bahkan meninggal dunia dalam tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Namun penyikapan aktivis atas penanganan unjuk rasa oleh ABRI yang represif saat itu tidak pernah mengumbar pernyataan untuk mendiskreditkan institusi ABRI sebagai PKI. Apalagi hingga mengumbar pernyataan politik provokatif dan mengobarkan sentimen berbau SARA.

Peristiwa protes di Bawaslu tanggal 21-22 Mei 2019 tidak ada kaitan dengan kelompok agama tertentu.

“Polisi bertindak mengamankan para penyusup yang dimobilisasi dari luar Jakarta untuk memanfaatkan aksi protes massa di Bawaslu dengan target menciptakan kerusuhan di Ibukota Jakarta,” pungkasnya. ( JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close