Nasional

FPDIP: Aturan Driver Online, Kemenhub Tak Langgar UU

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Fraksi PDIP DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sekitar 100 orang driver online. Karena Permenhub dibuat didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Hadir dalam RDPU tersebut anggota Komisi V DPR Alex Indra Lukman dan Adian Napitupulu (FPDIP). RDPU untuk mendengarkan aspirasi driver online tentang Permenhub 108/2017.

“Kementerian Perhubungan tidak melanggar UU ketika membuat Peraturan Menteri Perhubungan No 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek,” tegas Alex di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Menurut Alex, anggota Komisi V DPR RI, karena Permenhub 108/2017 itu tidak bertentangan dengan UU, maka Kemenhub tidak bisa disalahkan.

“Kita tidak bisa menyalahkan Kemenhub RI, karena seluruh peraturan pemerintah itu ada kaitannya dengan peraturan diatasnya, yaitu berlandaskan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas. Maka, kita harus mencari titik tengahnya, win-win solution untuk kepentingan semuanya. Hanya saja UU 22/2009 itu tidak sesuai lagi saat ini,” tambah Alex.

Mengenai penolakan terhadap Permenhub 108/2017 oleh driver online karena aplikator yang tidak bisa mengakomodir driver online.

“Itu semata terkait driver online dengan aplikator. Sehingga itulah yang kita rumuskan dengan Kemenhub, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ini masalahnya kompleks karena belum ada peraturan per-UU yang mengaturnya,” pungkas Alex. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close