Politik

FPAN DPR Desak Pemerintah Cabut Perppu Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay minta pemerintah membatakan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang menaikkan iuran BPJS.

“Alasan yang fundamental perpres itu tidak mengindahkan pendapat dan anjuran yang disampaikan oleh DPR. Padahal, DPR telah menyampaikan keberatannya terhadap rencana kenaikan itu melalui rapat-rapat di Komisi IX DPR dan rapat-rapat gabungan Komisi IX bersama pimpinan DPR,” tegas Saleh Partainan Daulay, anggota Komisi IX DPR itu, Jumat (15/5/2020).

Secara spesifik merujuk pada pasal 31 UU tentang MA (Mahkamah Agung) yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibatalkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Pasal itu mengamanatkan dua hal. Pertama sesuatu yang dibatalkan berarti tidak dapat digunakan lagi dan kedua, kalau sudah dibatalkan tidak boleh dibuat lagi. Apalagi, substansinya sama, yaitu kenaikan iuran,” kata Saleh.

Selanjutnya kata dia, pemerintah dapat dinilai tidak patuh pada putusan MA Nomor 7/P/HUM/2020 yang membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Bisa jadi orang berpendapat bahwa dengan menerbitkan perpres baru yang juga berisi tentang kenaikan iuran BPJS, pemerintah dianggap menentang putusan peradilan. Padahal, putusan MA bersifat final dan mengikat terhadap semua orang, termasuk kepada Presiden.

Penolakan DPR saat itu menurut Saleh karena belum tepat waktunya untuk menaikkan iuran. Dimana kemampuan ekonomi masyarakat masih rendah. “Kan aneh, justru pada saat pandemi covid-19 ini pemerintah malah menaikkan iuran. Padahal, semua orang tahu masyarakat sedang susah,” tambah Wakil Ketua MKD itu.

Dia menilai keluarnya perpres ini sekaligus mengukuhkan kekuasaan eksekutif yang jauh melampaui legislatif dan yudikatif. Padahal, di dalam negara demokrasi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kedudukan yang sama tinggi. Sehingga keputusan-keputusan ketiga lembaga itu harus saling menguatkan, bukan saling mengabaikan.

Dikeluarkannya perppu 65/2020 itu diyakininya akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Karena masyarakat sangat berharap agar pemerintah mengikuti putusan MA. Tapi, kenyataannya, pemerintah malah menaikkan.

“Kalau iuran naik, bisa saja orang-orang akan ramai-ramai pindah kelas. Kelas I dan II bisa pindah secara kolektif ke kelas III. Juga orang enggan untuk membayar iuran. Malah orang tidak mau mendaftar jadi peserta mandiri sebagai konsekuensi dari kenaikan iuran ini. Kalau semua itu terjadi, pasti akan berdampak pada kolektabilitas iuran dan penghasilan BPJS sendiri,” jelas Saleh.

Selain itu menurut Saleh, kenaikan iuran dalam perppu 64/2020 itu belum tentu menyelesaikan persoalan defisit BPJS kesehatan. Apalagi, kenaikan itu belum disertai dengan kalkulasi dan proyeksi kekuatan keuangan BPJS pasca kenaikan. “Patut diduga, bahwa kenaikan iuran ini hanya menyelesaikan persoalan keuangan BPJS sesaat saja,” ungkapnya.

Sebelumnya, Perppu 75/2019 dibatalkan atas dasar keberatan dan judicial review yang dilakukan masyarakat. Jika nanti perppu 64/2020 digugat lagi ke MA, lalu MA konsisten dengan putusan sebelumnya yang menolak kenaikan iuran, ini tentu akan menjadi preseden buruk. Tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah dipastikan akan turun.

“Sebelum iuran dinaikkan, sebaiknya pemerintah mendesak agar BPJS kesehatan berbenah. Ada banyak persoalan yang sangat kompleks yang perlu diperbaiki. Termasuk masalah pendataan kepesertaan, fraud, pelayanan di fakes-faskes, ketersediaan kamar untuk rawat inap, stock obat, dan lain-lain. Ada juga persoalan birokrasi yang kadang-kadang berbelit akibat banyaknya aturan yang dikeluarkan,” pungkasnya. (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close