Hot IsuNasional

Fitra: Penyelewengan Dana Komnas HAM Harus Ditindak Secara Hukum

JAKARTA (Senayanpost.com) – Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yeni Sucipto mengungkapkan, kasus dugaan penyelewengan keuangan yang terjadi di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), bisa ditindak secara hukum.
“Jika disclamer berkaitan dengan administrasi dan standar pengendalian internal, artinya secara kualitas pengelola anggaran tidak memenuhi admistratif bisa dikarenakan kualitas SDM,” kata Yeni Sucipto, saat dihubungi Senayanpost.com, di Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Menurut Yeni, ini bicara soal akuntabilitas secara teknokratis. Di sini, lanjutnya, audit BPK berbicara di tiga area, yaitu administrasi, standar pengendalian internal dan ketidakpatuhan.
“Ketiganya berpotensi merugikan negara,” kata Yeni mengingatkan.
Namun jika pelanggaran aturan yang berlaku, berarti ada keinginan dari eksekutif melakukan praktek korupsi dan itu bisa ditindak secara hukum.
Sebelumnya, Komnas HAM tersandung dugaan penyelewengan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan status disclaimer kepada lembaga pengawal HAM ini.
Status yang diberikan usai penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) per 4 Juni 2016 itu berarti BPK tidak mengevaluasi laporan keuangan Komnas HAM karena bermasalah.
Terkait temuan BPK itu, pimpinan Komnas HAM kini juga harus bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Bahkan, Solidaritas Karyawan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia meminta para petingginya menindaklanjuti temuan itu. (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close