FeaturesKonsultasi Hukum

Fenomena Nikah Siri, Sahkah secara Islam dan Hukum Perkawinan?

Belakangan ini nikah siri menjadi fenomena. Bahkan ada jasa nikah siri online yang ditawarkan secara terang-terangan. Istilah nikah siri memang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dimana sebuah ikatan tali suci perkawinan dilangsungkan hanya secara hukum agama (Islam) tanpa harus didaftarkan di KUA (resmi secara negara). Pertanyaan saya:

  1. Apa benar Islam mengenal nikah siri dan membenarkan hal tersebut?
  2. Nikah siri juga lebih ekstrim banyak dilangsungkan tanpa adanya wali yang sah alias cukup dengan wali hakim, apakah hal ini dapat dibenarkan?
  3. Lalu, bagaimana keabsahan nikah siri menurut hukum negara?

Terima kasih atas penjelasan dari Tim Hukum Senayan Post.
Faisal, Bekasi
Jawaban:
Terima kasih Pak Faisal atas pertanyaannya. Pemahaman masyarakat tentang nikah siri memang harus diluruskan, agar tidak menyimpang dari hukum agama dan hukum negara.
Istilah nikah siri diserap dari kata sirri atau sir dalam Bahasa Arab, yang mengandung arti rahasia. Namun dalam beberapa hadis, salah satunya hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani, ditegaskan: “Bahwa momen sakral pernikahan haruslah diumumkan”. Nikah siri sering disebut juga sebagai nikah bawah tangan, hal ini sesuai fatwa MUI yang telah mengabsahkan nikah siri:
“Nikah siri sah dilakukan untuk membina rumah tangga. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif,” demikian hasil keputusan ijtima’ ulama Se-Indonesia II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, yang berlangsung 25 – 28 Mei 2006.
Jadi, dari ijtima’ ulama se-Indonesia, dapat disimpulkan bahwa; nikah siri menurut Islam adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang perlu digarisbawahi adalah telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam fikih. Rukun nikah ada tiga, yakni: adanya calon suami atau istri; adanya ijab dan qobul, adanya wali yang sah dan saksi. Syarat nikah, antara lain: jelas seorang laki-laki atau perempuan, tidak sedang bersuami atau istri; bagi wanita tidak dalam masa iddah, dll.
Pada praktiknya, nikah siri yang umumnya terjadi di masyarakat hanya mengatasnamakan nikah secara agama. Demi memperoleh status sebagai suami dan istri, banyak orang melupakan salah satu atau sebagian dari syarat dan rukun nikah yang sebenarnya, yang justru merupakan pondasi atau syarat mutlak dalam melangsungkan perkawinan.
Secara hukum negara, landasan perkawinan yang berlaku di Republik Indonesia adalah tunduk pada Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam. Mengenai sahnya perkawinan, Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa; perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan menurut hukum Islam, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk melaksanakan perkawinan, syaratnya harus ada; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Jadi, kelima syarat tersebut mutlak dipenuhi agar perkawinan sah.
Mengenai syarat wali nikah, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan (lihat Pasal 19 KHI). Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh (lihat Pasal 20 ayat 1 KHI). Berikut kelompok-kelompok wali nikah:

Wali nikah terdiri dari wali nasab (kerabat) dan wali hakim (lihat Pasal 20 KHI).
Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;
1.   Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2.   Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3.   Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4.   Kelompok saudara laki-laki kandung kakek , saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
(lihat Pasal 21 KHI)
Sementara, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan (lihat Pasal 23 ayat 2 KHI).

Lalu bagaimanakah nikah siri dalam kaca mata hukum negara? Menurut hukum negara, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan secara agama (pasal 2 UU no.1 tahun 1974).
Oleh karenanya, pertama-tama harus terpenuhi dulu syarat nikah secara agama, baru kemudian diwajibkan melakukan pencatatan. Pada dasarnya fungsi pencatatan pernikahan agar seseorang memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain.
Sebab, salah satu bukti yang dianggap sah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia jadikan sebagai alat bukti di hadapan majelis peradilan. Hal ini sangat diperlukan ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.
Dasar hukum awal dilakukannya pencatatan nikah adalah UU no 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dengan tujuan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 UU No 22 tahun 1946  disebutkan bahwa: “Maksud pasal ini ialah agar nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan.
Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan juga bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nikah siri sah dilakukan namun harus tetap memperhatikan syarat dan rukun nikah. Perlu disadari akan dampak negatif yang timbul yaitu tidak adanya kekuatan hukum atas pernikahan yang telah dilakukan sehingga para pihak kehilangan hak untuk diakui negara dan otomatis tidak memiliki bukti hukum jika suatu saat terjadi sengketa yang menyangkut perkawinan.
Meitha Wila Roseyani, S.H., M.Hum
Konsultan Hukum di Jakarta

KOMENTAR
Tags
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close