Opini

Faktor Papua, NKRI Sudah Final?

Oleh: Brigjen TNI (Purn) Drs. Aziz Ahmadi, M. Sc

SEKAM itu, tampak masih berasap || Memang tipis dan lamat-lamat || Begitu mudah disapu angin, meliuk dan goyah || Lalu hilang, tidak nyata tapi ada || Jangan terpana fatamorgana || Lengah tidak waspada || Ada pesan pasti dan kuat di sana || Sudah lebih dari cukup menjadi alasan || Sudah lebih dari cukup membuat kalkulasi dan kesimpulan || Sekam itu, masih menyimpan kotak pandora sejarah || Bara api dendam sejarah, yang terpendam ||

Benar …
Sekam itu masih membara. Bisa mletik setiap saat dan tiba-tiba. Di Malang, 15 Agustus 2019, tak dinyana. Lalu bagai gayung-bersambut. Menyusul di Surabaya, 17 Agustus 2019.

Ke timur, matahari terbit. Pletikan api dibawa angin. Secepat kilat menjalar dan berkobar. Molat-molat, menjilat hanguskan Papua. Asap hitam nan pekat, membubung. Menggelayut pilu, di langit Jakarta. Seantero Nusantara, terkesima. Sendu berkabung karenanya.

Dalam bahasa politik lebih gamblang. Sekam itu, adalah konstruksi Negara Kesatuan (NK) – bagi – Republik Indonesia (NKRI). Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Rote. Asap itu, adalah riak-riak harmoni sosial. Idzan yazid, idzan yanqush. Pasang-surut. Panas-dingin. Tak selalu linear. Tak selalu jelas, pangkal, ujung, dan arahnya. Sedangkan bara itu, adalah residu konflik vertikal (konflik pusat vs daerah), dengan akar masalah klasik, separatisme. Ingin berpisah dari NKRI. Induk semang, yang terus berdarah-darah menimang dan merawatnya.

Singkatnya, ide ingin memisahkan diri – dari NKRI – masih segar bugar. Belum redup apalagi padam. Belum pula terselesaikan secara radilal dan sempurna. Selama ini hanya berhasil ditimbun. Lalu ditekan sampai alam bawah sadar. Waktu hanya bisa menunggu, hadirnya stimulus atau pemicu. Secara eksplosif bisa meletup setiap waktu.

Highlight Integrasi Papua

Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945, bukan segala-galanya. Masih menyisakan beberapa catatan. Tak seindah bunyi teks proklamasi. “Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan, diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya“.

Paska kemerdekan, Indonesia masih harus terus berjuang dan berbenah. “Ngumpulne balung pisah”. Memastikan keutuhan kedaulatan dan wilayah.

Trisula perjuangan, terus dilancarkan. Pertama, mengatasi pemberontakan dalam negeri. Baik yang bernuansa kultural, ekonomis dan politis. Maupun yang memiliki taste dan dimensi ideologis (separatisme). Kedua, perjuangan diplomasi politik. Merebut hati dan menyakinkan dunia internasional, akan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI. Ketiga, menghadapi si dancuk Belanda, yang masih bernafsu menjajah lagi. Selalu mengulur waktu, sekaligus tidak mau menyerahkan Papua.

Perundingan/Konperensi Meja Bundar (KMB), di Den Haag, tahun 1949, menjadi pangkal masalahnya. Dalam perundingan ini, dicapai kesepakatan, mendelay status koloni Belanda atas Papua. Pokok masalah (penyerahan Papua), akan dibicarakan setahun setelah pemindahan kedaulatan – dari Belanda ke pangkuan Ibu Pertiwi – pada 2 November 1949.

Namun, setelah KMB mencapai kesepakatan, Belanda justru selingkuh. Di Papua Nugini, Belanda mengizinkan Irian Barat, menuju pemerintahan sendiri. Secara sepihak, dideklarasikan kemerdekaan, Nugini Belanda, pada 1 Desember 1961.

Inilah jebakan mematikan dari kolonial Belanda. Bagai “paku berkarat”, yang begitu dalam melukai tapak kaki integrasi. Amat menyakitkan. NKRI, cenut-cenut, mengalami komplikasi. Meradang dan bernanah, hingga hari ini.

Negosiasi susulan – antara pemerintah RI dengan Belanda – terus diupayakan. Agendanya, tunggal namun amat krusial. Integrasi wilayah teritorial Papua, ke dalam NKRI. Namun, selalu gagal dan gagal lagi.

Sementara di pihak lain, Presiden Soekarno (Bung Karno), agaknya telah sampai pada batas kesabarannya. Dengan segala gezah/wibawa lokal dan internasionalnya, dikampanyekan, Trikora. “Segera bebaskan Irian Barat, sebelum Ayam Jantan berkokok, di subuh esok harinya“.

Pada Desember 1961, Trikor = Tri/Tiga Komando Rakyat, digelorakan. Isinya : (1) Setiap warga negara bersiap-siagalah, ikut mobilisasi umum. (2) Gagalkan pembentukan Negara Papua. (3) Kibarkan Sang Merah Putih._

Mengiringi perintah Trikora, pada 2 Januari 1962 dibentuk Komando Mandala, bermarkas di Makassar. Dipimpin seorang Panglima, Mayor Jenderal TNI Soeharto. Komando Mandala, merupakan paduan Operasi Militer Gabungan. Bersifat total, masif dan strategis.

Kenapa, Bung Karno begitu berani dan yakin akan menang melawan Belanda? Bung Karno, tahu persis nash/dalil pertempuran dari Sun Tzu. “Kenali dirimu, kenali musuhmu, pasti kemenangan di tangan”.

Apalagi – walaupun negara yang bernama NKRI masih “bau kencur” usianya – namun di bidang pertahanan, berikut alat utama sistem persenjataan (Alutsista)-nya – saat itu – termasuk 10 besar yang terkuat, di dunia.

Persis lirik lagu Bimbo, Balada Prajurit Terakhir. Pasukan Laut dan Marinir – dengan berbagai Armada Kapal Perangnya. Menggulung pantai dan samudera. Fighter pesawat tempur, bagai Burung Ababil. Menghambur terbang, memuntahkan bom dan peluru tajam. Menderu, meraung, menyibak sunyinya dirgantara.“Satu demi satu terjun turun” … Sementara pasukan darat. Maju tak gentar. Menerjang terjang segala rintang. Menembus gelapnya blokade musuh dan belantara Papua, yang masih perawan.

Majuuuuuuu ….
Serbuuuuuuu ….
Itulah pertempuran konvensional, total dan frontal, terbesar yang pernah dilakukan. Pasukan Indonesia, nguntal malang, dan melumat pasukan Belanda, pada kitaran tahun 1961 dan 1962.

Pepera atau Referendum

Perang dan damai, dua sisi dalam sekeping medali. Si Vis Pacem Para Bellum, katanya. “Barang siapa mendambakan perdamaian – bersiaplah berperang”.

Indonesia, benar-benar letih dalam bersabar. Belanda, nyata-nyata melabrak garis suci komitmen dan kepercayaan. Ingat, Dwitunggal Trikora dan Operasi Mandala, merupakan jalan terakhir yang mesti ditempuh dengan sangat terpaksa. Kata Jenderal Besar Sudirman, “Indonesia amat cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan”. Kata Sun Tsu, “perang, adalah kelanjutan atau bentuk lain dari politik/diplomasi”.

Betapa tidak. Sebelumnya, Indonesia secara diplomatik amat letih wira-wiri. Membawa persoalan Papua ke forum PBB. Secara beruntun dan gencar, sudah dilakukan, sejak tahun 1954, 1955, 1957, dan 1960. Namun, semuanya tanpa hasil. PBB dan Belanda, cuek bebek.

Bung Karno, memang keren. Indonesia, kok dilawan. Siapa takuuut? Lu jual gue beli, …

Trikora dengan Operasi Mandalanya, membikin Amerika Serikat (AS), berubah pikiran. AS bergeming dan bergetar. Boleh jadi, juga bergidik dan ngeriiii dech … dengan gelegar Trikora.

Pada tahun 1962 pula, AS menekan Belanda. Harus mau berbincang dengan Indonesia. Hasilnya, AS sukses meyakinkan Belanda. Lahirlah, Perjanjian New York, pada 15 Agustus 1962.

Perjanjian ini melibatkan para pihak. Belanda, Indonesia, AS dan PBB. Isinya, sepakat dilakukan referendum, atau Act of Free Choice = Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), di Irian Barat. Pepera, berlangsung sejak 15 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969.

Point lain dari Perjanjian New York, adalah, Belanda harus menyerahkan Papua kepada PBB. Dalam hal ini adalah, United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA), paling lambat 1 Oktober 1962.

Setahun kemudian, tepatnya 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan (kembali) Irian Barat kepada Indonesia. Sejak saat itulah, lambang suci gagah perwira. Sang Dwiwarna, Merah Putih, berkibar di angkasa raya Papua. Megah, gagah, berwibawa.

Selanjutnya, tentu persiapan pelaksanaan menuju Pepera, itu sendiri. Ini sesuai dengan kesepakatan New York. Pepera, mesti dilaksanakan sesuai sistem dan mekanisme internasional. Salah satu yang penting, prinsip, one man – one vote. Setiap penduduk (Irian Barat), memiliki satu suara, untuk secara bebas dan rahasia menentukan pilihannya.

Singkatnya, melalui Pepera, rakyat Papua memutuskan bergabung/integrasi (kembali), dengan NKRI.

Saat Pepera berlangsung, jumlah penduduk Papua, 800.000-an jiwa. Mereka sepakat mewakilkan kepada 1.025 orang (laki dan perempuan), ikut Pepera. Ternyata – mutlak 100% – semua memilih dan berketetapan hati, berintegrasi dengan NKRI.

Sampai di sini, muncul persoalan baru. Tapi sekaligus suatu pembuktian. Ternyata, ide separatisme belum hilang. Sekam, belum sepenuhnya padam. Masih menyimpan bara api nan panas, di dalamnya.

Bentuknya, antara lain muncul gugatan terhadap mekanisme dan hasil Pepera. Dikatakan, Pepera hanya _setengah hati._ Penuh intimidasi. Tidak mengikuti sistem dan norma internasional, one man one vote. Sebaliknya, Pepera dilaksanakan menurut sistem dan model Indonesia. Musyawarah-mufakat. Menunjuk perwakilan, dan melalui perwakilannya, menentukan pilihan (berintegrasi).

Ini jugalah, yang menjadi duri beracun, yang amat menyakitkan. Mereka terus konsolidasi, seraya perang gerilya. Bagi mereka, ini peluang. Sekaligus alasan dan pintu masuk, membangkitkan sentimen memisahkan diri dari NKRI.

Padahal, Pepera berikut segala hasilnya, sudah final. Secara bulat telah diakui PBB, melalui Resolusi Majelis Umum PBB, Nomor 2504 (XXIV). Bahkan resolusi/pengakuan itu, tidak mempertimbangkan : (1) Apakah, pelaksanaan Pepera telah mengikuti, konten Perjanjian New York? (2) Apakah, Pepera tergolong “penentuan nasib sendiri”, sesuai Resolusi PBB, Nomor 1541 (XV)?

NKRI, Sudah Final/Selesai?

Hari-hari ini, pertanyaan, NKRI, sudahkah final, menjadi amat relevan. Tak layak lagi selalu bersembunyi di balik formalitas politik. Pura-pura adem, ayem, seraya menekan stressor ideologis, ke alam bawah sadar anak-anak negeri.

Penulis, tiba-tiba teringat kenangan lama. Tahun 1994/1995, saat mengikuti pendidikan Seskoad, XXXII, di Bandung. Berarti, hanya terentang jarak tiga tahun, dengan awal dekade 1990-an.

Pada saat itulah, 1991/1992, Yugoslavia dan Uni Sovyet bubar. Mengalami disintegrasi nasional yang hebat. Dari Negara Kesatuan (uni atau federasi), pecah berantakan. Berkeping-keping. Menjadi “Negara Tribal”. Negara, yang berdiri di atas fondasi primordialisme suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Menteri/Kepala Bappennas, Ir. Ginanjar Kartasasmita, menjadi dosen tamu. Bicara tentang konsep/perencanaan dan kesinambungan pembangunan. Tentang peran sejarah dan ideologi. Bukan saja bagi keberlanjutan eksistensi sebuah negara/bangsa. Tapi juga tentang kisah integrasi (wilayah) nasional, di masa selanjutnya.

Tentu, Menteri Ginanjar tidak ketinggalan, memberi ilustrasi kontekstual. Tentang negara gagal dan negara bubar, yang masih hangat saat itu. Yugoslavia dan Rusia, menjadi contoh paling aktual, tentunya.

Pada sesi tanya-jawab, penulis bertanya. “NKRI, negara yang paling heterogen di dunia. Terbentuk dari gugusan SARA yang bersepakat bersatu dalam NKRI. Cepat atau lambat, bukankah ada kemungkinan mengalami hal yang sama – pecah dan bubar – seperti halnya Yugoslavia dan Uni Sovyet”?

Penulis yang sudah merasa hebat, ternyata digoblok-goblokin, oleh Pak Menteri. “Pertanyaannya bagus sekaligus goblok”, jawab Menteri Ginanjar. “Bagus, karena bersifat antisipatif. Jangan sampai terjadi bagi NKRI. Goblok, karena mengandung ketidakpahaman terhadap sejarah bangsanya sendiri,” lanjutnya.

Seperti hendak membulatkan jawaban, Pak Ginanjar akhirnya menegaskan – kurang-lebih – sebagai berikut:

“Bagi Indonesia, masalah integrasi sudah final/selesai, sejak Soempah Pemoeda, 1928. Inilah tonggak sekaligus landasan historis, ideologis, dan politis, bagi integrasi nasional, dalam wadah NKRI”.

Dalam konteks hari-hari ini, ternyata, “jawaban seperti seperti itu yang terbukti goblok“. Jawaban dogmatis, dan tidak cerdas. Jawaban, yang patah oleh kenyataan dinamika sejarah, dewasa ini.

Faktor Papua, meruntuhkan pikiran dogmatis, seperti itu. Faktor Papua, merubah pernyataan menjadi pertanyaan, “benarkah NKRI – baca integrasi politik dan teritorial – benar-benar sudah selesai/final”?

Melunasi Hutang Sejarah

Jika pandangan dogmatis dari pejabat negara seperti di atas, masih berlaku saat ini, fantadziris sa’ah. “Mari kita tunggu terpaan badai resikonya”.

Jika jawaban seperti itu digunakan untuk merespons pertanyaan hari-hari ini, bukan hanya goblok seperti penulis. Tapi lebih dari itu, dungu. Bahkan, the end of akal sehat.

Seperti disinggung di atas, tanda dan indikasinya amat dan makin kuat. Misalnya, setiap tahun – minimal dua kali – terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora. Pertama, setiap 15 Agustus, dikaitkan dengan Perjanjian New York. Kedua, setiap 1 Desember, dikaitkan dengan peringatan berdirinya Negara Papua (terlepas dari NKRI), yang diinisiasi Belanda.

Pertanyaannya, “kenapa bukan pengibaran Sang Merah Putih, setiap 1 Mei, dikaitkan dengan penyerahan kembali kedaulatan NKRI atas Papua, dari UNTEA”? Dan setiap 2 Agustus, dikaitkan dengan “kemenangan Pepera, yang menyatakan memilih integrasi dengan NKRI, sebagai pilihan final”?

Faktor Papua, telah menjadi hutang sejarah – bagi bangsa Indonesia. Utamanya, para pemimpin nasional, dan khususnya Presiden. Hutang sejarah itu, harus dilunasi, secara tuntas, adil, dan beradab. Bukan untuk diwariskan, sebagai bentuk ketidakbecusan.

Hutang sejarah itu, memang rasanya makin menumpuk. Saling berkait dan berkelindan. Bukan semata karena ideologi dan politik. Tapi juga, ekonomi, hukum, keadilan, HAM, sosial budaya, dan lain-lain.

Secara serius dan nyata, Presiden Gusdur telah berihtiar untuk melunasinya. Beliau mencoba melunasi, melalui sentuhan psikhologis dan kultural. Gus Dur, misalnya, memutuskan pengembalian nama Irian Jaya, menjadi Papua. Juga ijin – yang kemudian dengan susah payah dianulir kembali – pengibaran Bendera Bintang Kejora.

Sayang, kebijakan itu terkesan kurang official, serta komprehensip dan mendalam. Lebih sayang lagi, Gus Dur tidak diberi cukup waktu. Akibatnya, bukan saja tidak berhasil, tapi terkesan _menggaruk dekat luka. Sentimen separatisme tidak meredup. Melainkan justru merasa beroleh angin segar. Bahkan dinilai sebagai peta jalan baru, menuju perpisahan dari NKRI.

Kini tiba saatnya, bagi Presiden Joko Widodo. Setelah banyak belajar dari kegagalan para pendahulu. Juga belajar, dari sejarah nasional sendiri, maupun dunia internasional. Tiba saatnya, *lebih serius, komprehensip, radikal dan juga tetap hati-hati, melunasi hutang sejarah itu.

Satu hal yang harus dicatat dan tidak boleh dilupakan. Bubarnya Yugoslavia dan Uni Sovyet, sepenuhnya bukan oleh persoalan ideologi dan politik, berikut pernak-perniknya. Tapi, juga ditentukan oleh faktor leadership yang makin lemah, atau tidak sekuat pendahulunya. Misal, kasus Yugoslavia. Sepeninggal orang kuat Yosip Broz Tito – kawan karib Bung Karno – pamor Yugoslavia terus memudar hingga akhirnya bubar.

Presiden Jokowi, memiliki modal politik yang luar biasa. Elektabilitas politik yang tinggi (di atas 70%) di Papua, tentu amat signifikan pengaruhnya. Belum ada Presiden sebelumnya yang mencapai angka setinggi itu.

Hanya agaknya, elektabilitas itu butuh penyeimbang, sekaligus sebagai _ompak_ penopang. Apakah itu? Kepemimpinan/leadersip yang kuat/strong leadership. Kepemimpinan, yang visioner, cerdas, dan efektip, serta berwibawa dan inspiratif.

Demi keutuhan NKRI
Demi kejayaan negeri
Demi riasan baru Ibu Pertiwi.
Merdeka, bersatu, adil dan makmur, sejati.

Jakarta, 2 September 2019

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close