Sejumlah pihak berpendapat bahwa biaya operasional dan kebutuhan tenaga kerja seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara berdasarkan prinsip beneficiary pays atau pihak yang memperoleh keuntungan menanggung biaya penyelenggaraan.
Busan Dinilai Ingin Manfaatkan Popularitas BTS
Di sisi lain, sebagian warganet menilai polemik ini tidak bisa dilepaskan dari upaya Pemerintah Kota Busan memanfaatkan popularitas BTS untuk meningkatkan promosi pariwisata daerah.
Baca Juga: Bukan ARMY Membership? Bisa Beli Tiket Konser BTS Jakarta dengan Cara Ini
Mereka menyoroti bahwa konser BTS di kota lain seperti Seoul maupun Goyang sebelumnya tidak memicu kontroversi serupa.
Menurut kelompok ini, pemerintah daerah memang memiliki kepentingan untuk mendukung acara karena konser BTS diperkirakan mampu mendatangkan puluhan ribu wisatawan dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Busan.
Warganet Korea Selatan Terbelah
Perdebatan kemudian meluas di berbagai forum daring dengan munculnya dua pandangan yang berbeda.
Sebagian pihak menilai konser berskala besar yang melibatkan puluhan ribu penonton memang memerlukan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait pengaturan lalu lintas, keamanan, dan keselamatan publik.
Namun, pihak lainnya berpendapat bahwa pengerahan aparatur dalam jumlah besar tidak seharusnya dibebankan kepada negara apabila acara tersebut dijalankan sebagai kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan.
Hingga kontroversi ini menjadi perbincangan luas di dunia maya, baik HYBE maupun Pemerintah Kota Busan belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim mobilisasi 915 pegawai tersebut.
Polemik ini kembali memunculkan diskusi mengenai batas antara tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan publik dan kewajiban penyelenggara dalam membiayai acara komersial berskala besar.***