Tak Berkategori

Eksekusi Terkatung-katung, Ombudsman Turun Tangan

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Kuasa hukum ahli waris RM Wahjoe A Setiadi menyambut positif upaya Ombudsman Indonesia yang telah memplenokan pengaduannya.

Sebab pengaduannya atas lambatnya pelaksanaan eksekusi kasus No.523/Pdt-G/2001/PN.Jkt.Sel, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak 2013 direspon ombudsman.

“Sebelum bulan ramadhan kami mengadukan lambatnya pelaksanaan eksekusi kasus tersebut ke Ombudsman,” kata RM Wahyu, kepada wartawan, Kamis (5/7/2018).

Ia menambahkan, pihaknya juga berdiskusi dengan komisioner Ombudsman, Alamsyah.

“Dengan diplenokannya pengaduan kami, ini menjadi sinyal positif bagi upaya penegakkan hukum,” ungkap RM Wahyu.

Menurut RM Wahyu, sudah bertahun-tahun dirinya menuntut keadilan. Sejak di Pengadilan Negeri hingga Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) pihaknya selalu memang.

Sejak 2013 kasus No.523/Pdt-G/2001/PN.Jkt.Sel, telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Namun pelaksanaan eksekusinya terkatung-katung.

“Alhamdulillah, harapan saya Ombudsman mampu mendorong terwujudnya pelaksanaan eksekusi masalah ini. Kasihan saya dengan ratusan ahli waris yang menanti kepastian hukum,” ujar RM Wahyu.

Sebelumnya, RM Wahyu menyebutkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas perintah pengadilan juga mengatakan akan melaksanakan isi keputusan tersebut dan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, nyatanya sudah lebih 15 tahun tidak dilaksanakan.

“Pemerintah tidak perlu khawatir karena uang eksekusi tersebut ada yang bertanggung jawab yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa proses hukum harus di selesaikan,” ujarnya.

Kekhawatiran lain, terkait siapa kuasa ahli waris terjawab.

Sebab tertulis di semua Putusan baik Putusan Pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung maupun Peninjauan Kembali adalah RM. Wahjoe A Setiadi bahwa semua Putusan tersebut sudah ada di Website Mahkamah Agung RI.

“Anda bisa cek di website MA dan tinggal dicari di google,” katanya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close