Konsultasi Hukum

Eksekusi Dihalangi, Apa Langkah Hukumnya?

Salah satu mitra bisnis saya mempunyai permasalahan sengketa tanah yang berujung di pengadilan. Dalam perjalanan prosesnya dari tingkat pertama, banding, kasasi hingga Peninjauan Kembali (PK) semuanya dimenangkan oleh salah satu pihak (dalam hal ini mitra bisnis saya). Pada saat akan dieksekusi oleh Pengadilan terjadilah perlawanan yang bersifat frontal dan anarkis yang seakan tidak menerima proses eksekusi tersebut, sehingga proses ekesekusi tidak dapat dijalankan.

Selanjutnya yang ingin saya tanyakan upaya apa lagi yang bisa dilakukan oleh mitra bisnis saya selaku pemenang perkara ini? Dan kira-kira apa seharusnya tindakan pihak pengadilan agar putusan tersebut dapat dieksekusi? Terima Kasih.

Yudha, Depok

Terima kasih atas pertanyaan saudara,

Untuk menjawab pertanyaan saudara dalam kasus ini satu-satunya pihak yang dapat melakukan eksekusi suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas suatu perkara/sengketa keperdataan adalah pengadilan negeri terkait, sebagaiamana telah diatur dalam ketentuan Pasal 195 (“HIR’). Dalam penjelasan Pasal tersebut peragraf ke 2 HIR berbunyi :

Putusan Hakim perdata dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim Pengadilan Negeri”.

Kemudian diatur juga dalam ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

Pelaksana putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan”.

Oleh sebab itu untuk menyelesaikan permasalahan eksekusi tersebut, menurut pikir kami dapat dilakukan beberapa langkah, seperti :

1. Mengajukan permohonan informasi (tertulis) pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri terkait, dimana permohonan tersebut berisikan informasi yang ditujukan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri terkait. Upaya ini ditempuh apabila memang Pengadilan Negeri terkait tidak memberikan kepastian pelaksanaan eksekusi ketika koordinasi secara lisan telah dilakukan oleh mitra bisnis saudara. sebagai tambahan, karena hanya pihak Pengadilan Negeri tersebut yang dapat melakukan upaya eksekusi, terlepas adanya kendala di lapangan, tetaplah Pengadilan Negeri tersebut yang bertanggung jawab melaksanakan eksekusi suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Selanjutnya seharusnya jika untuk melaksanakan eksekusi atas suatu putusan sengketa yang berpotensi konflik sudah sepatutnya apabila pihak Pengadilan Negeri terkait mengajukan permohonan pengamanan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat”.

2. Apabila dalam pelaksanaan eksekusi mendapat perlawanan dari pihak-pihak tertentu maka seharusnya pihak yang mewakili Pengadilan Negeri terkait dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana dengan berdasar pada ketentuan berikut :

• Pasal 212 KUHP
Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang waktu itu menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

• Pasal 216 ayat (1) KUHP
Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat yang tugasnya atau yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan Undang-Undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah”.

Demikian jawaban dan pendapat kami, semoga bermanfaat.

Joseph Pauner, S.H
Konsultan Hukum/Advokad

KOMENTAR
Tags
Show More
Close