Nasional

Wamenlu: Dwikenegaraan Diaspora Masalah Konsolidasi Nasional

JAKARTA (SenayanPost.Com) – Wakil Menteri Luar Negeri, DR AM Fachir mengatakan dwikenegaraan diaspora masalah konsolidasi Nasional yang tidak bisa hanya diputuskan satu kementerian atau lembaga. Menurut Fachir, sejak Kongres Diaspora pertama di Los Angeles beberapa waktu lalu sudah mengemuka.
Hal itu disampaikan Wamenlu untuk menanggapi status kewarganegaraan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahir yang merupakan diaspora Indonesia di Amerika Serikat dan akhirnya diketahui memiliki paspor negara tersebut.
“Sejak Kongres Diaspora pertama di Los Angeles, wacana ini sudah mengemuka. Kemudian dikembangkan lagi dan prosesnya agak maju, tapi dwikenegaraan diaspora bukan hanya urusan Kementerian Luar Negeri, tapi konsolidasi nasional,” kata Wamenlu Fachir di sela-sela acara bintang-bincang “Pemuda dan Diplomasi Kreatif Indonesia” di Mall Senayan City, di Jakarta, Minggu (21/8).
Fachir mengemukakan kemajuan yang dicapai diaspora Indonesia, antara lain mereka yang memiliki darah Indonesia, baik dari ayah maupun ibu, akan diberikan kemudahan untuk mengurus visa dan kemudahan berbisnis di Indonesia.
“Kemlu juga akan mengeluarkan kartu diaspora untuk memudahkan identifikasi mereka,” kata lelaki kelahiran Banjarmasin 26 November 1957 itu.
Selain itu, kartu diaspora juga akan diberikan pada orang yang pernah menjadi WNI dan negara-negara tertentu yang memiliki banyak diaspora Indonesia.
“Semua kembali lagi pada kepentingan nasional,” kata Fachir.
Diwawancarai secara terpisah, pakar hukum Lusiana Sanato dari Universitas Jayabaya, Jakarta, menilai seseorang dengan status kewarganegaraan ganda akan memiliki permasalahan jika dilihat dari sisi hukum perdata sehingga sebaiknya diakomodasi secara selektif di Indonesia.
BACA :     Menteri Archandra Tegaskan Status Keindonesiaannya
Status WNI Arcandra Beres Minggu Depan
Lebih lanjut, Lusiana menjelaskan, salah satu masalah yang akan muncul adalah status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas yang mengharuskan seseorang tunduk pada ketentuan negara nasionalnya sehingga akan terjadi kebingungan apabila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dan lainnya.
Meskipun demikian, dwikenegaraan akan memberikan manfaat perlindungan untuk WNI, khususnya terhadap anak-anak, dengan catatan jika diterapkan selektif.
Lusiana mencontohkan peraturan kewarganegaraan ganda yang telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia selama ini, yakni kewarganegaraan ganda diperbolehkan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran hingga pada usia tertentu anak itu harus memilih salah satu.(ANT)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close