Opini

Duka Cita & Kelelahan Mental Pemilu Serentak

Oleh: Effendi Gazali

YA Bapak & Ibu, saya yang Judicial Review ke MK (tentang Pemilu Serentak) dengan Wakil Kamal SH MH sebagai Kuasa Hukum, bersama dengan para Ahlinya: Prof Saldi Isra (Pakar Hukum Tata Negara, sekarang Hakim MK), Prof Hamdi Muluk (Pakar Psikologi Politik UI), Didik Supriyanto (saat itu dari Perludem, ahli kepemiluan), Prof Irman Putra Sidin (Pakar Hukum Tata Negara), Slamet Effendi Yusuf (alm, Ketua Panitia Ad Hoc 1, Amandemen UUD 1945).

MK mengabulkannya, karena itulah ORIGINAL INTENT Pembentuk UUD 1945 dan Amandemennya.

JR Dikabulkan 23 Januari 2014, bahkan masih jauh sebelum Pemilu 2014 (pemilu sebelumnya).

Ada 5 TAHUN 2 BULAN lebih, untuk SOSIALISASI dan SIMULASI.

Tapi semua hancur gara-gara PRESIDENTIAL THRESHOLD, yang lebih terlihat sebagai upaya melarang putra-putri terbaik bangsa untuk ikut masuk dalam kompetisi Pilpres! Bahkan ada kesan ingin membatasi agar hanya terdapat satu pasangan kompetitor dan kalau bisa dicari kompetitor yang terlemah.

Tapi mereka lupa bahwa sejak 2014 hampir semua pemilu di dunia masuk dalam era Media Sosial yang sangat brutal.

Dan PEMILU 2 KUBU (dalam hal ini, so called “Cebong lawan Kampret” ) akan menghasilkan Konflik 100 %. Lain kalau, misalnya, pasangan Calon Presidennya ada 5. Seperti tahun 2004. Maka konflik akan terbagi menjadi bersegi-5.

Akibatnya: WAKTU, TENAGA, dan ENERGI dari KPU, Panwaslu, Polisi, dan seluruh pihak terkait pemilu, HABIS untuk menangani, menganalisis, menuntut HOAX dan ujaran kebencian serta pencemaran di Media Sosial (sekali lagi bayangkan kalau peserta pemilunya 5 atau 6 pasangan—hoax pasti tetap ada– tapi akan bersegi-5 atau bersegi-6; bukan hanya KONFLIK TAJAM antara Petahana dengan lawan lama).

Harusnya: 5 TAHUN, 2 BULAN LEBIH, adalah waktu yang amat cukup untuk SOSIALISASI dan SIMULASI. Kalau saja terjadi banyak korban karena kesehatan atau kelelahan, berarti SIMULASINYA GAGAL (ini adalah pernyataan yang ilmiah saja).

Dan yang terpenting, sebetulnya sejak berproses di MK, juga saat berbicara di Kemendagri, kami sudah mengusulkan PEMILU SERENTAK dapat berarti PEMILU NASIONAL SERENTAK (memilih Presiden, DPR, DPD), dan PEMILU DAERAH SERENTAK (memilih KEPALA DAERAH, DPRD Tingkat 1, DPRD Tingkat 2). Itu jelas-jelas kami sampaikan antara lain di Peluncuran Buku karya Tjahjo Kumolo, Mendagri, berjudul “Dasar Hukum Pilkada Serentak” 1 Desember 2015 (sejak tahun 2015, sudah kami ingatkan tentang hal ini).

Tentu setelah dari MK, seluruh aspirasi harusnya masuk melalui Kodifikasi UU Pemilu, yang harus dibuat oleh DPR dan Pemerintah (karena MK bukan pembuat Undang-Undang)

Tapi apa lacur, lahirlah UU Pemilu No 7 Tahun 2017, yang diwarnai walk-out dan voting sampai dini hari 21 Juli 2017, terutama gara-gara PRESIDENTIAL THRESHOLD!

Selanjutnya setelah lahir UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ini, kami berkali-kali menyatakan di media, termasuk juga di ILC (TV One): dengan UU Pemilu seperti UU No 7 Tahun 2017, maka Pemilu Serentak (versi UU Pemilu ini) SEBAIKNYA DIBATALKAN saja, kembali saja ke Pemilu seperti biasa tahun 2014, karena jiwanya yaitu TANPA PRESIDENTIAL THRESHOLD sudah terenggut!

Jadi kamipun, pengaju JR ke MK, SUDAH MEMINTA DARI JAUH HARI agar Pemilu Serentak versi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 DIBATALKAN SAJA, kembali ke Pemilu seperti tahun 2014.

Tentu saja: kini segala penyesalan kita sampaikan. Juga duka cita, dan doa untuk semua “syuhada” yang meninggal dalam menjalankan tugas pada Pemilu 2019.

Tapi apakah selayaknya “kelelahan fisik” SAJA yang dibebankan pada Pemilu Serentak?
Mengingat pada tahun 2014, RAKYAT JUGA SUDAH MEMILIH DENGAN 4 KERTAS SUARA pada Pemilu Legislatif?

Bukankah persoalannya lebih pada “KELELAHAN MENTAL” bahwa bangsa ini terbelah, gara-gara PRESIDENTIAL THRESHOLD, sehingga konflik diwarnai HOAX dan UJARAN KEBENCIAN, menjadi 100 % dan membuat bangsa terbelah sangat tajam??

Apa saja menjadi seperti tidak bisa terselesaikan tepat waktu, dan selalu dicurigai. Mulai dari Daftar Pemilih, KPPS, Surat Suara, Peran Polisi, TNI, Babinsa, dan sebagainya!

Pertanyaannya: SIAPA YANG MEMBUAT PRESIDENTIAL THRESHOLD?

Ke depan, sambil mengevaluasi total Presidential Threshold, ada baiknya mempertimbangkan periode jabatan Presiden hanya satu kali, misal selama 7 tahun (sesudah belajar dari sejarah & pengalamannya masing-masing, maka di Korea Selatan masa jabatan presiden 1 kali 5 tahun, di Filipina 1 kali 6 tahun). Sehingga tidak akan pernah ada RE-MATCH atau calon presiden yang sama bertarung kembali, yang dapat meruyakkan luka lama.

Sekali lagi, seluruh bangsa, kita semua, ikut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya banyak “pahlawan” dalam Pemilu 2019, tapi kita tetap harus berpikir jernih, bahwa bukan ini Pemilu Serentak yang sejatinya dikehendaki oleh Konstitusi kita, juga oleh kami para Pengaju Judicial Review. Buktinya kami terus mengajukan JR untuk memperbaikinya setelah Keputusan MK tahun 2014, tapi apa daya, terus ditolak MK.

*Effendi Gazali, pengamat komunikasi, pengajar FISIP Universitas Indonesia

KOMENTAR
Tags
Show More
Close