Dugaan Kecurangan Tender TPPI Tuban, CERI Surati Polri, Kejagung dan BPKP

Dugaan Kecurangan Tender TPPI Tuban, CERI Surati Polri, Kejagung dan BPKP

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) melayangkan surat kepada Bareskrim Mabes Polri, Jamintel Kejaksaan Agung RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meminta konfirmasi, Rabu (30/9/2020).

Surat konfirmasi yang ditandatangani Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman tersebut, terkait pendampingan Tim Tender FEED dan EPC Kilang Olefin TPPI Tuban.

Yusri Usman mengungkapkan, CERI melaporkan pernyataan Vice President Corporate Communication Holding Pertamina Fajriah Usman di berbagai media massa yang menyebut bahwa proses tender pembangunan kilang Pertamina Olefin di kawasan TPPI  Tuban, Jawa Timur, senilai Rp 50 triliun telah dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur pengadaan yang berlaku.

Surat yang juga ditembuskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, BoC dan BoD PT Pertamina Holding, serta BoC dan BoD PT Kilang Pertamina Internasional tersebut, CERI menyebut Fajiriah Usman mengklaim bahwa seluruh proses tender sudah dijalankan Pertamina dengan pedampingan dari tim Jamintel Kejaksaan Agung RI, Bareskrim Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga governance-nya sangat terjaga dengan baik.

Menurut Yusri, pernyataan Fajriah tersebut sangat tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada. 

Dalam proses tender tersebut ditemukan beberapa dugaan penyimpangan prinsip GCG Pertamina dan aturan Permen BUMN nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksananaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN seperti dimaksud mulai Pasal 1 sampai 4, yaitu kepada panitia tender harus wajib menerapkan prinsip efisen, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta terbuka.

Dugaan penyimpangan tersebut adalah tim tender yang diduga kuat sejak awal proses prakualifikasi sudah melakukan pelanggaran dengan mengakomodasi salah satu bidders untuk digiring menjadi pemenang pada proses tender DBC Olefin TPPI Tuban.

”Konfirmasi soal status keterlibatan pendampingan tim Jamintel Kejagung, tim Bareskrim Polri dan tim BPKP ini menjadi sangat penting harus dijelaskan kepada publik. Hal itu untuk menghapus kecurigaan publik bahwa proses tender itu tidak transparan, tidak adil, tidak akuntabel serta tidak profesional,” ujar Yusri.

Dia menambahkan, pihaknya ingin mendapat penjelasan secara jujur ke publik sejauh mana keterlibatan pengawalan oleh tim Bareskrim Polri, tim Jamintel Kejagung dan tim BPKP di dalam tim tender yang dibentuk Pertamina. 

"Mengingat pembangunan kilang ini merupakan proyek strategis nasional yang digagas oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2015, maka wajib seharusnya kita kawal bersama," jelas Yusri.

Dia menambahkan, permohonan konfirmasi ini diajukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)  nomor 43 tahun 2018 yang merupakan perubahan PP nomor 71 tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

"Dan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," pungkasnya. (Jo)