Dua Tahun Setelah Berucap Sumpah-Janji: Sebuah Catatan

Dua Tahun Setelah Berucap Sumpah-Janji: Sebuah Catatan
Djadjat Sudradjat-01

Oleh: Djadjat Sudradjat

DUA tahun lalu kami berucap sumpah-janji sebagai wakil rakyat daerah. Agustus- September 2019  memang musim pelantikan anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Selama dua bulan inilah, dengan tanggal dan hari bervariasi, ratusan gedung dewan di negeri ini menjadi saksi bergemanya sumpah-janji kami. (Setelah itu baru pelantikan anggota DPR-RI  pada 1 Oktober dan pelantikan presiden/wakil presiden 20 Oktober).

Jujur saya bergetar --mungkin juga banyak yang lain—pada momen serupa itu.  Karena baru kali ini melakukan sumpah-janji dengan tata acara kenegaraan yang formal. Kami menjadi bagian dari pejabat daerah dengan fungsi utama legislasi, anggaran, dan pengawasan.  Kami rasakan kemudian, sebagai anggota dewan di daerah yang berada di dapilnya, sesungguhnya kami hidup dan mendengar helaan napas mereka. 

Di dunia pers yang saya geluti selama hampir 30 tahun,  tak ada sumpah serupa itu ketika menduduki jabatan baru. Cukuplah SK pengangkatan. Cukuplah serah terima dari yang digantikan kepada yang menggantikan. Termasuk ketika saya diberi amanah menjadi pemimpin redaksi "Lampung Post" dan "Media Indonesia". Karena itu, berucap sumpah sebagai anggota dewan jadi menggetarkan. 

"Demi Allah saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota / Ketua / Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sunguh-sunguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

"Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Sekitar 10 menit sumpah-jani itu selesai. Untuk menyemangati diri saya berucap dalam hati, “Saya bersumpah maka saya ada.”  Spirit yang saya pinjam dari Rene Descartes yang kesohor itu, "cogito ergo sum" (Saya berpikir maka saya ada). Sumpah-janji di bawah kitab suci harus ditepati!

Tetapi, teringat pula sindiran dan olok-olok ini, “Policians are the same all over. The promise to build bridges even when there are no rivers.  (Politisi itu sama saja. Mereka berjanji membangun jembatan meskipun tak ada sungai).” Ini ucapan Nikita Khrushchev, PM Uni Soviet di kala Perang Dingin, yang kerap dikutip hingga kini.  

Terngiang pula ada yang membuat amsal demokrasi kita serupa Sisyphus, yang tak pernah sampai mengangkat batu besar ke bukit Olympus. Sebuah kesia-siaan yang tak pernah sudah. Demokrasi yang dipuja-puja di awal reformasi kini dicemaskan bagai durjana karena kelewat kian menjauh dari pikiran para jenius bangsa. Demokrasi telah tergelincir pada oligarki yang nyata di depan mata. Publik ditinggalkan di belakang.

Namun, jangan lupakan sejarah; ini yang menguatkan: Politik sebagai jalan suci. "Bila memperjuangkan kemerdekaan itu adalah politik, maka politik itu suci. Bila mengusir penjajah, mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu adalah politik, maka politik itu suci," kata Bung Karno. Pandangan ini menginspirasi politisi Sabam Sirait menulis buku berjudul Politik Itu Suci  (2013). 

Mahalnya Demokrasi

Di kabupaten kami ada 50 oanggota dewan yang dilantik. Separuhnya wajah baru. Total di seluruh Indonesia  ada  20.392 anggota dewan yang dilantik pada 2019. Sebanyak 17. 610 anggota DPRD Kabupaten/Kota,  2.207 anggota DPRD Provinsi,  dan 575 anggota DPR RI. Pada Pemilu 2014  ada 16.895 anggota DPRD kabupaten/kota,   2.112 anggota DPRD provinsi, dan 560 anggota DPR RI.

Ada beberapa pemekaran wilayah, karena itu ada penambahan 825 anggota dewan pada Pemilu 2019. Sudah barang tentu daerah pemilihan (dapil) juga bertambah jika dibandingkan Pemilu 2014. Dapil di tingkat kabupaten kota pada Pemilu 2014 berjumlah 2.102 menjadi 2.206 dapil, di tingkat provinsi dari 259 menjadi 272 dapil, dan di tingkat nasional dari 77 menjadi 80 dapil. 

Ada sekitar 250.000 caleg di seluruh Indonesia yang ikut berkontestasi pada Pemilu 2019. Ke mana mereka yang tidak terpilih? Mungkin kembali menekuni profesi sebelumnya. Mungkin menekuni profesi lain. Mungkin akan maju lagi pada Pemilu 2024. Mungkin juga ada yang kapok. Mungkin ada pula sebagian yang mengalami gangguan psikologis dan bahkan harus menginap di rumah sakit jiwa. Sebagian masyarakat boleh jadi mencibir sinis sebagai caleg gagal.

Kita tahu para calon legislatif (caleg) banyak yang menghabiskan fulus ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah untuk pesta politik elektoral. Di daerah terutama, tak sedikit yang menjual aset paling berharga yang mereka miliki. Mereka paham dengan sistem pemilihan terbuka, politik kini memang berbiaya mahal. Demi demokrasi mereka turut berkompetisi. 

Kepada pejabat KPK yang memberi pembekalan agar politisi menghindari korupsi, saya pernah bilang para politisi sesungguhnya korban dari sistem politik yang mahal. Mohon KPK juga ikut memikirkan jalan keluarnya selain melakukan penindakan. Sudah banyak politisi (baik di eksekutif maupun legislatif) jadi pesakitan KPK.

Masyarakat memang umumnya menganggap anggota dewan kabupaten/kota serupa dewa penolong. Pihak yang bisa menyelesaikan segala macam urusan. Uangnya seperti tak berseri. Kepada anggota dewanlah mereka mengadu hampir seluruh problemnya.. Terlebih para anggota dewan kabupaten/kota umumnya memang hidup di dapilnya, mereka harus menjadi solusi segala urusan. Problem kehidupan riil Indonesia. 

Dalam dialektika seperti ini saya berpikir betapa penting keberadaan wakil rakyat daerah; tidak semata itu kehendak demokrasi tapi juga ketika ketimpangan masih tinggi. Ketika belum semua organ pemerintah punya visi yang sama bagaimana menegakkan keadilan. 

Tekad Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran, misalnya, tak serta merta menginspirasi para pemimpin daerah dalam membangun wilayahnya. Masih banyak bagian wilayah Indonesia yang tertinggal dan butuh mata dan hati wakil rakyat untuk bersuara. Namun, biaya politik menjadi wakil rakyat itulah persoalannya.

Para caleg menyadari dalam sistem pemilihan terbuka “episentrum” atau magnet utama adalah dirinya sendiri. Bukan partai. Bukankah hasil survei menunjukkan kedekatan masyarakat kita terhadap partai (party identification=party ID) hanya 15-20 persen? Karena itu, logis banyak pihak menganjurkan agar partai mengirimkan caleg terbaiknya pada setiap pemilu. Jika kita terjemahkan “caleg terbaik” ialah bervisi, berintegritas, berkemampuan, berkemauan, dan berelektabilitas tinggi, ini sebuah upaya pencarian yang tidak mudah.

Kita tahu medan laga itu di musim pemilu bukan hanya caleg dari lain partai. Lawan terberat para caleg justru kerap datang dari partainya sendiri. Para caleg di setiap musim pemilu, terutama di tingkat kabupaten/kota yang amat ketat dan keras persaingannya, betapapun partai ID rendah, caleg adalah laskar terdepan partai. Mereka kerap harus berhadapan dengan tetangga, teman, bahkan saudara sendiri. 

Kini kian banyak yang mencemaskan betapa pragmatisnya politik kita. Sudah beberapa kali Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mencemaskan soal ini. Ia tegaskan lagi dalam “Dialog Kebangsaan” atas undangan CSIS (Centre for Strategic International Studies) beberapa waktu yang lalu. Menurut Surya kita memasuki era demokrasi yang amat liberal dan partai seperti kehilangan idealismenya. 

Untuk menambah referensi tentang mahalnya demokrasi, politisi Pramono Anung telah mendedahkannya dalam disertasinya di Universitas Padjajaran. Dari kajian yang kemudin dibukukan dalam buku Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen (2013) Rabu (04/12/2013), kita paham demokrasi serupa ini berbahaya dan harus diselamatkan. 

Amat penting juga membaca buku "Democracy for Sale" (2019) yang ditulis Edward Aspinall dan Ward Berenschot hasil penelitian lapangan yang menyoroti praktik klientelisme di Indonesia. Yakni pertukaran barang dan jasa untuk dukungan politik baik eksplisit maupun implisit. 

Disertasi Burhanuddin Muhtadi dalam buku Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru (2020) –yang merupakan revisi dari disertasinya di Australian National University-- menunjukkan lebih gamblang lagi praktik jual beli suara dalam demokrasi kita yang masih muda ini. Praktik pembelian suara (politik uang) yang sesungguhnya terlarang dalam regulasi kita, ternyata termasuk yang tertinggi di dunia. Ini soal pokok yang menjadi noda politik kita hari ini. 

Contoh terkini menyangkut mahanya ongkos demokrasi, yang membuat kita teramat kaget dan tak percaya, adalah ditangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah oleh KPK karena dugaan menerima suap. Penting mengangkat contoh Nurdin karena ia masuk kategori pemimpin daerah yang digadang menjadi salah satu pemimpin masa depan.

Ketika menjadi bupati, Nurdin dupuji sebagai pemimpin daerah dengan leadership yang berkarakter. Ia diberi predikat “Tokoh Perubahan”. Kepadanya pula disematkan Bung Hatta Awards, penghargaan untuk pemimpin publik yang bersih serupa Bung Hatta. Nurdin menjadi salah satu "oasis" dunia politik kita yang dinilai keruh. Saya termasuk yang semula mengapresiasi kiprah politiknya.

Bupati berprestasi wajarlah kemudian terpilih menjadi gubernur. Namun, baru separuh masa jabatannya, ia tersandung korupsi. Lidah kita pun kelu, bagaimana harus membincangkan perkara ini? Jari-jemari kita pun kaku untuk menulis fakta yang mencengangkan ini. Para pegiat antikorupsi yang pernah menyanjung tinggi Nurdin seperti tertampar mukanya. 
Kesaksian seorang pengusaha di pengadilan, ketika maju menjadi calon gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin meminta bantuan padanya dan ia kabulkan. Cerita selanjunya kita bisa tebak apa yang terjadi relasi serupa ini. 

Sebagai pemimpin Nurdin lulus dengan bagus di tingkat kabupaten, tetapi berapor merah di level provinsi. Ini tentu jika pengadilan menyatakan Nurdin bersalah korupsi/menerima suap. Sistem politik kita yang mahal lagi-lagi “membunuh” anak-anak demokrasi itu sendiri. Sudah ratusan para poltisi di eksekutif dan legislatif menjadi orang rantai karena korupsi. Ini sepertinya akan terus bertambah lagi. (Bisakah di pengadilan Nurdin membalikkan tuduhan jaksa?)

Olok-olok dan Harapan 

Demokrasi yang menjadi pilihan kita memang tengah menjadi olok-olok. Tapi kita juga tahu demokrasi bukan proses sekali jadi. Namun, apa pun motivasi menjadi politisi faktanya pesta demokrasi jadi semarak. Dari kesemarakan pemilu, salah satunya, kita mendapat predikat sebagai negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia. Bahkan, menjadi negara demokrasi muslim terbesar nomor satu. Negera muslim lain berharap Indonesia menjadi model, bahwa demokrasi dan Islam bisa berjalan beriringan. Tidak saling menegasi. 

Sejak Pemilu 2009 ketika pertama kali sistem pemilihan terbuka dimulai, tidak sekali-dua kita dinujum bakal menghadapi masalah besar dengan sistem demokrasi yang bebas dan rumit ini. Tetapi, pesta demokrasi selalu berjalan baik-baik saja meski ada riak-riak kecil di sana-sini. Berbagai sengketa perolehan suara juga bisa diselesaikan degan penuh martabat di Mahkamah Konstitusi. Upacara pelantikan digelar dan sumpah janji pun bergema lagi dari mereka yang terpilih dalam pemilu.

Karena para caleg pula pula ekonomi di setiap pemilu jadi hidup. Selain dana negara Rp.25 triliun, total dengan kontribusi para caleg dan partai politik, ada perputaran uang ratusan triliun rupiah pada dua pemilu terakhir. Pencetakan gambar, stiker, spanduk, penyewaan kendaraan, belanja kaos/pakaian, dan logistik, menghidupkan perekonomian. Jutaan tenaga kerja musiman di seluruh Indonesia ikut menikmati perputaran ekonomi hajat politik itu. 

Kita akui pula jika ada penilaian demokrasi-prosedural bertumbuh pesat tapi demokrasi-substansial melisut. Tapi coba bayangkan, jika kita semua alergi terhadap politik dan tak ada sama sekali yang ikut nyaleg di setiap pemilu, demokrasi akan mati. Kini partai politik adalah sumber rekrutmen utama para pemimmpin di semua tingkatan. Tanpa partai politik, tak ada Presiden, DPR/DPRD, Gubenur, Bupati, dan Walikota. Tak ada kabinet yang menjalankan roda pemerintahan.

Demokrasi kita memang masih muda tapi penuh noda. Saya menyadari demokrasi memang bukan proses sekali jadi. Bukankah demokrasi di negeri superplural dan lama hidup dengan pemerintahan otoriter, pastilah butuh kesabaran dan konsistensi. Butuh pengalaman dan evaluasi terus menerus. Butuh banyak teladan dari para elite di semua tingkatan. 

Saya percaya partai-partai –jika tujuan mendirikan partai politik memang untuk mejadi bagian solusi masalah kebangsaaan, mensejahterakan rakyat,-- akan terus mengevaluasi perjalanan dirinya. Politik tanpa mahar yang digaungkan Partai Nasdem, misalnya, adalah salah satu upaya mengurangi biaya politik itu. 

Saya percaya masih ada politisi yang mimpi dan doanya untuk memuliakan publik; untuk menegakkan keadialan sosial yang kini tak lagi menjadi komitmen para pemimpin bangsa. Padahal, menurut Syafi’i Maarif, soal ini sudah berada di “lampu merah” alias mengkhawatirkan.

Kita mengapresiasi mereka yang tetap menjadi politisi meski harus melalui jalan terjal daripada kapok “berjamaah”. Disrupsi politik dalam demokrasi memang tak bisa dihindari, tapi seperti kata Fukuyama nanti akan ada penataan kembali. Benarkah?

Karakter pemimpin memang perlu diuji seperti kata Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat. "… jika ingin menguji karakter seseorang, berikan ia kekuasaan." Para pemimpin di berbagai lembaga, khususnya legislatif dan eksekutif, memang tengah diuji karakternya. Kekuasaan memang ujian karakter terbesar para pemimpin. 

Namun, bukankah di tengah jalan terjal politik, tetap ada para pemimpin daerah yang dinilai menjanjikan? Bahkan, tengah digadang menjadi calon presiden. Bukankah Presiden Joko Widodo produk pemimpin dari proses politik kita yang paling nyata? Ia menapaki tangga kepemimpinan dari bawah. Ia bukan siapa-siapa. Demokrasi memungkinkan seorang tukang kayu menjadi walikota, gubernur, dan presiden.

Dengan demokrasi memungkinkan seluruh warga negara punya hak yang sama untuk menjadi pemimpin publik. Dengan sistem pemilihan terbuka, para politisi yang berkontestasi pada pesta pemilihan elektoral harus terjun ke tengah masyarakat. Kita harus memperkenalkan diri dan mensosialisasikan gagasan, pikiran, program. Ini tentu amat berbeda dengan sistem pemilihan tertutup yang berdasarkan nomor urut di masa Orde Baru. 

Zaman itu caleg tak perlu berpeluh keringat. Terlebih partai hanya tiga yang berkontestasi. Itu pun dua partai hanya pelengkap saja. Bahkan, ada banyak sumber mengatakan, jauh sebelum pemilu digelar, pemenangnya dan orang-orang yang akan duduk di parlemen sudah ada daftarnya. Pemilu hanya formalitas. Bahkan TNI/Polri tak pernah ikut Pemilu tetapi punya fraksi di parlemen. Di era itu partai pemerintah memang harus menang bagaimana pun caranya! 

Tetap Menyalakan Lilin

Party ID kita rendah linier dengan persepsi masyarakat terhadap partai politik dan lembaga politik seperti DPR/DPRD rendah, itu PR besar kita. Memang masuk politik dan harus terus memperjuangakannya kerap memasuki labirin. Dalam banyak contoh politik adalah jalan pengabdian yang sering menyakitkan. Betul kata Winston Churchill, “Dalam perang Anda hanya bisa dibunuh sekali, tetapi dalam politik (Anda dibunuh) berkali-kali.” 

Membangun demokrasi memang perkara yang tak sederhana. Ia bukan proses sekali jadi. Amerika Serikat yang menjadi induk demokrasi juga tergelincir dalam politik identitas yang banal. Pendekatan post truth, yang mengensploitasi dusta, dilakukannya di negeri itu di era Donald Thrump. Amerika kini tengah tertatih-tatih memulihkannya. Kita kian menyadari negeri kampiun demokrasi itu tak sematang yang kita duga.

Akankah sumpah-jami kami bisa ditepati? Yang jelas, setelah sumpah janji anggota dewan kami hanya bekerja normal sekitar enam bulan, 1,5 dihajar pandemic Covid-19. Seperti juga masyarakat umum, tak sedikit anggota dewan yang terpapar pageblug itu, bahkan berujung kematian. Kita kehilangan keluarga, saudara, tetangga, kerabat, seperti bergantian saja waktunya. Ada banyak keluarga yang tiba-tiba jadi yatim dan bahkan yatim piatu. 

Dalam berbagai percakapan lintas partai, masih tetap ada yang punya kerinduan bahwa ketika seseorang maju pada kontestasi politik, yang pertama ditanya bukanlah, “Anda punya uanga berapa?” melainkan “Anda punya pikiran apa?” Tak usah bicara politik uang dulu, perhelatan pemilu dengan sistem terbuka memang butuh dana operasional politik yang besar. Tetapi, ke depan visi dan leadership yang kuat dan bersih harus menjadi modal utama seorang politisi. 

Betul kata Surya Paloh dalam “Dialog Kebangsaan” CSIS itu, di tengah budaya masyarakat yang paternalistik elite (politik) masih menjadi salah satu penentu arah perjalanan dan pembangunan bangsa. Karena itu, elite politik punya peran sekaligus tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat. “Lembaga resmi (partai politik) harus tetap berwibawa. Ketika wibawa itu hilang, maka masyarakat tidak punya panutan yang baik," kata Surya.

Salah satu menjaga wibawa itu, partai politik perlu memiliki idealisme. Ketika idealisme luntur, ia khawatir demokrasi akan berujung malapetaka. Untuk menjaga kepercayaan rakyat agar tak terkikis habis, agar demaokrasi tak jadi malapetaka, Surya Paloh berpendapat para pepimpin partai dan kader-kader wajib menjadi teladan bagi masyarakat. Termasuk teladan menumbuhkan budaya malu untuk tidak korupsi.

Saya termasuk yang ingin menghadapi politik dengan harapan. Dengan tetap “menyalakan lilin daripada berteriak dalam kegelapan.” Bukan saja bangsa ini punya pengalaman diuji berbagai krisis, dan kita bisa mengatasinya, tapi alangkah pandirnya jika berkah demokrasi justru menenggelamkan kita. Bukan sebaliknya mengangkat tinggi-tinggi dan menerangi. 

Dua tahun setelah sumpah janji ini saya tulis setidaknya untuk mengingatkan diri sendiri. (*)

Djadjat Sudradjat, Anggota DPRD Banyumas dari Partai Nasdem, wartawan senior.