Drama DPR, KPK, dan Polri

05:41
398

RAKYAT tentu bingung menyaksikan “drama” yang berlangsung di pentas negeri ini. Bukan adu prestasi yang kita saksikan, melainkan saling tuding dan mencari kesalahan antar institusi yang bisa kita simak di media massa, utamanya televisi. Jika kita jujur memahami persoalan awalnya tak lain adalah hasrat untuk adu keunggulan dan menonjolkan hegemoni.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mestinya berjuang dan bergulat untuk mememperjuangkan kepentingan rakyat nyatanya masih lebih memikirkan kepentingannya sendiri dengan menjadikan kewenangan perencanaan anggaran negara dalam genggamanmya untuk memperkuat diri. Misalnya mereka ingin membangun apartemen dekat pusat kegiatannya dengan dalih lokasi rumah jabatan yang ada kurang menunjang kinerja. Dana aspirasi dan kunjungan ke luar negeri terus mereka perbesar tanpa ada kajian memadai bahwa kunjungan itu punya dampak positif untuk rakyat.

Sementara tugas-tugas konstitusionalnya dalam hal legislasi, pengawasan, dan anggaran selalu dikerjakan demgan suasana ketergesaan dan hasil yang tidak memuaskan rakyat, kita semua. Pengusutan korupsi dan kolusi diupayakan ditutup dengan membangun opini demi keunggulan institusi. Tak pernah mengakui bahwa kumpulan wakil rakyat itu sangat rentan digerogoti korupsi. Pengusutan korupsi menunjukkan adanya tali temali antara kepentingan memperkaya pribadi dengan menggunakan bendera Komisi dan partai.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dulu didirikan di awal Reformasi sebagai penyelamat negeri dari bahaya korupsi hingga kini masih tertatih lantaran lemahnya regulasi dan tambal sulamnya bangunan di internalnya sendiri. Tiadanya kewenangan SP3, misalnya, membuat blunder banyaknya tersangka yang tak jelas nasib dan juntrungannya. Sebagian besar penyidik yang masih dipasok oleh Polri kenyataanya menjadi problem independensi. Itu bisa kita lihat dalam kasus Novel Baswedan dan Aris Budiman.

Terobosan penerapan corporation crime atau kejahatan korporasi juga banyak dikritisi para pakar hukum karena kurang didukung regulasi yang memadai. Terobosan itu dinilai sebagai langkah pencampuradukan antara perbuatan (baca: korupsi) pribadi dan tindak pidana korporasi. Dari situ terbaca ada kebutuhan KPK yang selama ini diunggulkan publik dan selalu menjadi media darling pun perlu dibenahi, agar lebih kuat sebagaimana yang kita harapkan.

Comments

comments