Politik

DPR Tegaskan UU Penyadapan Bukan Lemahkan KPK

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto menegaskan jika penyadapan perlu diatur melalui unadng-undang (UU) itu bukan untuk melemahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sebab, UU terkait penyadapan itu sendiri ada 13 penyebutan dalam UU yang definisinya berbeda-beda.

Karena itu, perlu diatur melalui satu pintu UU. “UU penyadapan ini penting dan dijamin tidak memangkas wewenang KPK. Itu sudah clear dan draftnya juga sudah clear,” tegas anggota Komisi XI DPR FPAN itu, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Hal itu disampaikan dalam forum legislasi ‘RUU Penyadapan Melemahkan Wewenang KPK?” bersama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, anggota Komisi III DPR RI FPDIP Masinton Pasaribu dan Taufiqulhadi (F-NasDem).

Menyadari penyebutan penyadapan itu ada dimana-mana, maka DPR perlu menyusun RUU ini agar tidak tumpang-tindih. Hal itu kata Totok, agar lebih bertanggung jawab, tidak melanggar hak asasi manusia (HAM), yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara.

Dengan demikian, proses penyadapan itu harus melalui prosedur yang benar dengan dapat izin dari pengadilan. “Tidak setiap orang bisa disadap, kecuali pelaku tindak pidana korupsi dan terorisme. Kalau RUU ini tak selesai sekarang, maka DPR yang akan datang bisa ambil-alih atau take over,” jelas Totok. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close