Politik

DPR Siap Ambil Alih Revisi UU Narkotika

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Subagyo mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU Narkotika, sejalan dengan perkembangan dan kecanggihan kejahatan narkotika global. Kalau tidak, DPR RI siap mengambil alih revisi UU Narkotika tersebut.

“Jadi, DPR siap mengambil-alih inisiatif revisi UU Narkotika, jika pemerintah belum mengirimkan. Sebab, UU Narkotika sudah sangat mendesak untuk segera diperbarui guna menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba,” tegas politisi Golkar itu dalam forum legislasi ‘Urgensi Revisi UU Narkotika, Pengawasan dan Penindakan yang Ideal’ bersama anggota Komisi III DPR, M. Nasir Djamil, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Menurut Firman, UU Narkotika dan Psikotropika saat ini sudah jauh ketinggalan dan lemah. Padahal pemerintah sudah menyerukan soal Indonesia darurat narkoba.

Untuk itu dia mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan naskah perubahan revisi UU narkotika tersebut. “Mengingat sudah memasuki tahun politik, dan jika tidak selesai maka akan tertunda,” kata Firman.

Yang penting dalam revisi tersebut diharapkan aparat kepolisian maupun BNN yang terbukti melakukan ‘permainan’ kejahatan narkoba harus dikenai sanksi hukum.

“Di berbagai operasi narkoba ada oknum yang sengaja menjebak korban. Baik melalui jok mobil, motor, tas dan sebagainya sebagai alat pemerasan. Ini yang belum tersentuh hukum,” jelas Firman.

Nasir Djamil menyampaikan hal yang sama, jika pemberantasan narkoba ini akan sangat tergantung kepada aparat penegak hukum.

“Tergantung BNN, kejaksaan dan kepolisian. Namun, kita hormati inisiatif pemerintah yang siap merevisi UU narkotika secara terbatas,” tambahnya.

Politisi PKS itu menyarankan Presiden Jokowi belajar kepada Presiden Filipina Duterte, yang siap perang dan tembak di tempat bagi bandar narkoba.

“Kalau tidak, maka Indonesia akan menjadi pasar narkoba dunia. Jadi, harus mempunyai komitmen atasi narkoba,” ungkapnya.

Kalau BNN kekuarangan dana dan peralatan canggih lainnya kata Nasir, maka pemerintah harus merespon dengan cepat, untuk memenuhi kebutuhan, termasuk TNI dan Polri dalam menjaga keamanan bandara, pelabuhan, terminal dan daerah perbatasan.

“Saya berharap pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pendekatan pemberantasan narkoba selama ini dengan revisi UU narkotika, agar revisi itu tidak kehilangan orientasi. Jangan sampai 2025 masih bicara jenis narkoba,” pungkasnya. (AF)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close