Nasional

DPR Sepakat Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong, menegaskan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH menyepakati optimalisasi pengelolaan investasi dana haji dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2019.

Tentu optimalisasi itu harus sungguh-sungguh guna menghindari kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun berikutnya.

“Jadi, optimalsiasi itu perlu kehati-hatian dalam tata kelola dana umat yang mencapai Rp 115 triliun ini. Sebab, angka itu cukup besar dan signifikan dalam konteks dana umat, sehingga harus hati-hati dalam investasi,” tegas politisi PAN itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Investasi dana haji itu juga harus maksimal dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengurangan atau subsidi biaya perjalanan ibadah haji.

Biaya haji Rp 35 juta yang sekarang itu, real cost atau biaya sesungguhnya bisa mencapai sekitar Rp 72 juta per orang dengan kebutuhan akomodasi 41 hari secara reguler. Tapi DPR pada tahun 2019 ini memutuskan right cost-nya Rp 35 juta.

Namun, pembahasan lebih lanjut tentang jenis-jenis investasi yang bisa dilakukan oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) harus dilakukan, dimana saat ini masih terkendala undang-undang.

“Sekarang BPKH masih dalam posisi pemegang kas, belum ada keberanian untuk bisa memegang kendali investasi keuangan itu. Maka diperlukan terobosan hukum dari DPR dan Pemerintah agar membuka ruang yang lebih mendalam terhadap peran dan fungsi BPKH pada posisi pengelola keuangan haji,” kata Ali Taher.

Karena itu, Komisi VIII DPR terus membahas dan mengevaluasi. ‘Mudah-mudahan tahun ini ibadah haji dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan, posisi BPKH saat ini kita dorong untuk melakukan investasi bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Jeddah, Arab Saudi dan Mekkah-Madinah.

“BPKH harus melihat peluang-peluang bisnis yang menguntungkan, tapi tidak resiko, melainkan harus menguntungkan,” pungkasnya.(MM)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close