Nasional

DPR Sepakat Anggaran Infrastruktur Meningkat Rp419 Trilun Tahun Depan

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp419,2 triliun untuk APBN 2020.

Anggaran tersebut tidak berubah dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2020. Belanja untuk pembangunan infrastruktur tersebut naik 4,9% dari outlook realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp 399,7 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menerangkan, alokasi anggaran infrastruktur sebagian besar ditujukan untuk infrastrukur ekonomi yakni sebesar Rp 405,1 triliun, naik dari tahun ini Rp 384,8 triliun.

Sementara, pembangunan infrastruktur sosial sebesar Rp 8,8 triliun, turun dibandingkan tahun ini Rp 10,2 triliun. Serta anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur lainnya sebesar Rp 5,3 triliun.

“Pembangunan ini tentunya dilakukan masif baik melalui K/L, pemda lewat DAK dan dana desa, maupun melalui pembiayaan yaitu PMN. Kombinasi pembiayaan infrastruktur ini diharapkan mencakup semua kebutuhan pembangunan infrastruktur jangka pendek maupun jangka panjang,” tutur Askolani, Selasa.

Sebagai kementerian yang menggawangi pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR juga menerima alokasi anggaran belanja jumbo dan bertambah besar dibandingkan tahun ini.

Anggaran PUPR mencapai Rp 120,2 triliun untuk 2020, naik dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 110,7 triliun. Askolani menjelaskan, kenaikan anggaran PUPR sejalan dengan kebijakan mempercepat penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, perumahan, dan bendungan.

“Dukungan anggaran dibutuhkan baik untuk proyek-proyek baru, maupun proyek yang berjalan secara multi-years,” ujarnya.

Di samping K/L terkait, Askolani mengatakan, pemerintah juga terus melibatkan swasta dan BUMN melalui skema kerja sama (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan pemetaan, terdapat 11 proyek dengan potensi nilai sebesar Rp 19,7 triliun yang akan digarap menggunakan skema KPBU di 2020.

“Proyek-proyek itu terkait dengan Kementerian PUPR, Kemenhub, dan Kementerian Kominfo,” tuturnya.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close