DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Jadi Undang Undang, PSHK UII Akan Ajukan Uji Formii

DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Jadi Undang Undang, PSHK UII Akan Ajukan Uji Formii
PSHK UII Yogyakarta (foto Atan Sulaiman-SP)

YOGYAKARTA, SENAYANPOST.com - Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Universitas Islam Indonesia akan mengajukan uji formil dan materiil Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Direktur Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Universitas Islam Indonesia Allan FG Wardana, Selasa (6/10/2020) menjelaskan pasal dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi mereduksi hak otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi.

“Ini jelas bertentangan dengan UUD 1945,” kata Direktur PSHK FH UII Allan FG Wardhana, S.H., M.H.

Allan mengungkapkan lebih lanjut, kewenangan pemerintah kabupaten/kota atau provinsi antara lain, akan hilangnya kewenangan daerah memproses dan menerbitkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) dan izin lingkungan.

“Juga hilangnya konsultasi penentuan wilayah potensial minyak dan gas bumi,” katanya.

Ia mengungkapkan pula, karena undang undang tersebut, kewenangan daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi di bidang ketenagalistrikan.

Menurut Allan, pasal-pasal dalam undang undang yang baru ini juga mereduksi prinsip perekonomian nasional yang berkelanjutan berwawasan lingkungan (environmental sustainabe development) sebagaimana yang diatur pasal 33 ayat (4) UUD 1945 serta mereduksi jaminan konstitusional setiap orang untuk mendapat lingkungan hidup yang baik.

“Daerah juga akan menghadapi hilangnya hak memberikan persetujuan kawasan ekonomi khusus,” katanya.

Sejumlah masalah lain yang muncul dari terbitnya undang undang ini antara lain hapusnya izin usaha perkebunan dengan mekanisme amdal, analisis dan menejemen risiko hasil rekayasa genetik, menanggulangi kebakaran dan hapusnya  batas ketentuan minimum 30% kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk Daerah Aliran Sungsi (DAS) dan/atau pulau.

“Sehingga, kawasan hutan dapat dipergunakan untuk kegiatan berusaha yang mengabaikan upaya pelestarian lingkungan hidup,” ungkapnya.

Pasal-pasal dalam undang undang tersebut, lanjutnya juga mereduksi hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana yang diatur pasal 28D UUD 1945.

“Ini terlihat diantaranya upah minimum tidak lagi diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak tetapi berdasarkan kondisi pertumbuhan dan inflasi ekonomi daerah serta ketenagakerjaan, kenaikan pengaturan jam lembur kerja, mengilangkan ketentuan istirahat panjang yang sebelumnya diatur secara ketat serta mengubah ketentuan uang pesangon dan uang penghargaan menjadi lebih tidak proporsional dan tidak berkeadilan,” imbunya.

Karena itu, lanjutnya, PSHK UII akan melakukan langkah konstitusional melalui uji formil dan uji materiil UU Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konttitusi dan mendesak Presien Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang membatalkan berlakuknya UU Omnibus Law Cipta Kerja.  (ws)