Ekonomi

DPR – Pemerintah Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Naik

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Dalam Focus Group Discussion (FGD) antara pemerintah dengan Komisi IX DPR RI memutuskan khusus BPJS Kesehatan kelas III (mandiri) diusahakan iuran tidak naik. Sehingga, iuran tersebut berpeluang kembali ke besaran sebelumnya yakni Rp25.500.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad seusai FGD dengan BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Polri dan BPK di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (28/1/2020) malam.

“DPR memberi waktu selama dua hari, untuk memberikan pendapat tertulis. Kami instruksikan setelah mendapat pendapat tersebut, Direksi BPJS bisa mengambil sikap,” kata Dasco.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris sendiri akan membawa keputusan ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlebih dahulu. Selanjutnya Direksi akan mengambil langkah selanjutnya.

“Dua hari ini kami tunggu pendapat tertulis tiga lembaga, dan setelah itu yang terkait diskresi kami akan laporkan kepada Presiden Jokowi,” jelas Fahmi.

Pada rapat kerja sebelumnya antara Komisi IX DPR, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan Desember 2019 lalu, sepakat tidak akan menaikkan iuran Kelas III. Namun, mengalihkan surplus pada kenaikan iuran kelas I dan II untuk membayar selisih iuran kelas III. Hanya saja keputusan ini dikhawatirkan BPJS Kesehatan melanggar hukum.

Dalam PP 87 No. 2013 pasal 21 dijelaskan, BPJS Kesehatan hanya bisa mengalirkan dananya untuk tiga hal; pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan jaminan kesehatan, dana operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan, dan investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Tapi, menurut Plh. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Ali Mukartono, dalam masalah ini BPJS Kesehatan bisa saja tidak melanggar hukum. Asalkan, apa yang dilakukan BPJS digunakan untuk kepentingan umum dan tidak menguntungkan satu pihak.

“Untuk ukur masalah ini, meskipun bisa terduga pelanggaran, selama dia tidak mendapat keuntungan dan untuk kepentingan umum maka tidak melanggar hukum. Jangan takut kalau untuk kepentingan umum,” kata Ali. (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close