Nasional

DPR: Pemerintah Harus Atasi Pengeboran Minyak Ilegal

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pemerintah diyakini bisa mengatasi aktivitas permasalahan illegal drilling atau pengeboran minyak secara ilegal yang kerap terjadi di Jambi.

“Kami berkesimpulan bahwa perlu segera ada rapat dengan Kementerian ESDM serta menyertakan juga Komisi Pengawas SKK Migas,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung, di Jakarta, Senin (27/8/2018).

Ia menambahkan, di dalamnya harus ada unsur-unsur kementerian lain, termasuk juga Kapolri yang bisa menyelesaikan masalah illegal drilling.

Tamsil yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Jambi, 23 Agustus 2018.

Menurut dia, persoalan pengeboran minyak secara ilegal mengakibatkan kerugian dari masalah produktivitas Pertamina serta berdampak kepada kerusakan lingkungan di daerah tersebut.

“Ini semua mempunyai implikasi yang bisa menelan korban,” paparnya.

Ia menyebutkan telah ada proyek perintis yang sudah dlakukan oleh Pertamina EP, yakni adanya kerja sama operasional antara koperasi Pertamina dengan koperasi masyarakat, di mana sistem bagi hasilnya pun sudah ditentukan yaitu 70 persen untuk masyarakat.

Tamsil mengutarakan harapannya bahwa bila hal itu bisa dilakukan, maka dimungkinkan kondisinya akan menjadi lebih baik.

Ia juga berharap dalam waktu dekat akan ada keputusan terkait dengan hal tersebut setelah ada pembicaraan dengan Komisi Pengawas SKK Migas.

Sementara usai melihat kinerja yang dilakukan oleh Pertamina EP Asset 1 Field Jambi, Tamsil menyatakan bahwa pihak Pertamina EP Asset 1 Field Jambi sudah luar biasa dalam mengoptimalkan dan mengupayakan peningkatan produksinya.

“Kami sudah menyaksikan secara langsung kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan hasil produksi yang dilakukan oleh pihak Pertamina EP di wilayah Kenali Asam Atas Jambi ini,” paparnya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close