Nasional

DPR Minta Pemerintah Tolak Peta Jalan Usulan Donald Trump

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk segera mendesak Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mengagendakan sidang darurat menyikapi Peta Jalan damai Israel-Palestina usulan Presiden AS Donald Trump, sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB bahwa tugas DK PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan dunia.

“Apa yang terjadi di Kawasan Timur Tengah khususnya Palestina dimana Amerika dan Israel dalam membuat peta sepihak jalan damai yang berbau konspirasi dua orang yang bermasalah di negerinya masing-masing itu perlu segera dibahas dalam agenda DK-PBB karena dapat mengancam perdamaian internasional,” tegas Abdul Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Menurut Abdul Kharis, apa yang dilakukan oleh trump yang saat ini terancam pemakzulan dan Netanyahu yang terjerat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang didakwakan kepadanya di pengadilan Israel jelas sebagai upaya konspirasi kotor yang membahayakan perdamaian dunia.

“Peta buatan AS dan Israel ini jelas menjadi ketegangan baru bagi keamanan kawasan, Presiden Palestina jelas menolak usulan sepihak itu dan wajar bila Indonesia meminta anggota DK-PBB untuk membahas apa yang terjadi saat ini,” terang Kharis.

Perlu diketahui Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia sempat memegang jabatan Presiden DK PBB pada Mei tahun 2019 dan tahun 2020 bulan Agustus/September akan kembali menjabat. Setiap anggota DK PBB berdasarkan urutan alfabet diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin persidangan DK PBB selama satu bulan.

“Indonesia harus mengoptimalkan posisinya saat ini di DK PBB, banyak resolusi PBB yang dilanggar dalam peta usulan Amerika seperti Status Jerussalem yang dijadikan ibukota sepihak oleh Israel, pemukiman ilegal di Tepi Barat yang mencaplok tanah Palestina dan banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel sangat jelas sekali ini menjadi peta yang merusak perdamaian di Palestina dan Indonesia harus menolak itu,” pungkasnya. (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close