Politik

DPR Minta Pemerintah Klarifikasi Gaji Pejabat BPIP

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta pejabat Istana mengklarifikasi besaran gaji pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan yang mengklarifikasi orang yang memutuskan penetapan gaji tersebut.

“Orang yang memutuskan besaran gaji itu yang harus memberikan klarifikasi,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Besaran gaji pejabat BPIP tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP.

Karena itu Agus meminta, Istana tak lepas tanggung jawab dan membiarkan masing-masing tokoh yang menjadi pimpinan BPIP mengklarifikasi besaran gaji tersebut.

“Gaji itu sudah jadi isu nasional, maka harus diklarifikasi. Kalau tidak, khawatir akan menyerang citra BPIP sebagai lembaga yang menjadi perjuangan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menandatangani peraturan presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dengan Perpres yang diteken Jokowi pada 23 Mei lalu itu, maka pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP akan mendapatkan hak keuangan beserta fasilitas.

Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 per bulan. Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.

Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000.

Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000. Selain gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close