Hukum

DPR Minta Kasus Nurhadi Jadi Pintu Masuk Pemberantasan Mafia Peradilan

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Komisi III DPR RI mengapresiasi kerja jajaran KPK yang berhasil menangkap Nurhadi dan menantunya pada Senin (1/6) malam. KPK perlu diacungi jempol atas kerja penangkapan ini, karena kasus Nurhadi ini termasuk kasus “high profile”.

“Apalagi Nurhadi dipersepsikan sebagai “orang kuat” yang sulit disentuh penegak hukum. Terutama sewaktu masih menjadi pejabat utama MA RI. Terlebih untuk memerika anggota Brimon yang menjadi pengawal di rumah Nurhadi saja KPK kesulitan,” demikian anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Selasa (2/6/2020).

Namun demikian Sekjend PPP itu, meminta agar KPK tidak berhenti pada kasus yang menyebabkan Nurhadi menjadi tersangka saja. Mengingat kasus yang saat ini disidik hendaknya menjadi pintu masuk untuk menyelidiki kasus – kasus suap di dunia peradilan yang selama ini dipersepsikan masyarakat sebagai praktek mafia peradilan. Meski bisa jadi istilah mafia ini tidak pas karena masih harus dibuktikan lebih lanjut.

Menurut Arsul, jika KPK berhasil mengembangkan kasus Nurhadi ini maka ini akan membantu dunia peradilan untuk mendapatkan peningkatan kepercayaan bukan saja dari masyarakat, tapi juga dari dunia bisnis dan investor termasuk investor asing.

Lebih lanjut Arsul menyatakan bahwa ikhtiar-ikhtiar Mahkamah Agung dan lembaga peradilan jajarannya di bidang pelayanan publik berupa kemudahan berproses perkara dari tingkat pertama sampai di tingkat MA RI akan mendatangkan apresiasi yang lebih besar ketika praktek2-praktek suap bisa dibersihkan dari dunia peradilan.

“Nah, untuk itu tidak heran jika banyak elemen masyarakat berharap KPK tidak berhenti dalam kasus Nurhadi ini pada dugaan suap yang menyebabkannya menjadi tersangka,” kata Wakil Ketua MPR RI itu.

Karena itu, Arsul menyarankan kepada KPK jika Nurhadi mau bekerja sama, kooperatif, untuk membongkar kasus-kasus serupa mafia peradilan yang selama ini diyakini banyak elemen masyarakat, maka Nurhadi layak dipertimbangkan untuk mendapat keringanan tuntutan hukum.

“Kita semua berharap kepercayaan baik dari lingkungan dalam negeri maupun kalangan dunia luar thd peradilan kita terus meningkat, dan salah satunya dengan memastikan bahwa praktek suap tidak ada lagi dalam proses peradilan kita,” pungkas Arsul.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close