Nasional

DPR: Menristekdikti Tak Boleh Memata-matai Semua Mahasiswa

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Langkah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Mohammad Nasir yang akan mengawasi akun media sosial para mahasiswa, dinilai sebagai kebijakan yang tidak jelas targetnya.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Nizar Zahro, di Jakarta, Senin (11/6/2018), menanggapi langkah Menristekdikti Mohammad Nasir yang telah meminta rektor untuk mulai mendata nomor telepon seluler dan akun media sosial (medsos) mahasiswa sejak penerimaan mahasiswa baru.

Menteri Nasir menegaskan, pendataan tersebut diberlakukan untuk semua kampus tanpa terkecuali. Hal itu bertujuan sebagai bentuk pemantauan, menyusul adanya indikasi radikalisme di kampus. Pendataan tersebut juga diklaim akan mempermudah monitoring yang dilakukan oleh Kemenristekdikti bersama BNPT dan BIN.

Menurut Nizar Zahro, kebijakan itu ngawur karena menganggap seluruh mahasiswa baru terpapar radikalisme sehingga perlu diwajibkan mendaftarkan medsosnya.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, kebijakan tersebut tidak jelas targetnya karena dari awal menganggap semua mahasiswa perlu diawasi, sehingga tidak ada target khusus yang dipantau.

“Saya menilai kerja model seperti ini sangat tidak produktif. Upaya pemberantasan radikalisme seharusnya dilakukan secara preventif dan senyap,” ujarnya.

Nizar mengatakan upaya pemberantasan terorisme harus secara preventif dan senyap, yaitu ada identifikasi awal target mahasiswa yang dianggap terpapar radikalisme lalu dilakukan operasi senyap dengan menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN).

Dia memperkirakan kebijakan tersebut akan menyulut aksi penolakan dari mahasiswa, baik yang akan dilakukan secara terbuka atau dalam gerakan bawah tanah.

“Oleh karena itu lebih baik kebijakan tersebut dibatalkan saja. Tidak tepat jika semua mahasiswa baru diperlakukan sama, karena secara mayoritas pasti mahasiswa yang bersih dari paham radikalisme,” katanya.

Menurut dia, Menristekdikti tidak boleh memata-matai privasi mahasiswa yang tidak terlibat radikalisme. (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close