Parlemen

DPR Janji Kebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Berbagai tindak kekerasan seksual terhadap perempuan akhir-akhir ini marak terjadi. Terbaru, Ibu Baiq Nuril, eks tenaga honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi korbannya.

“Melaporkan tindakan kekerasan seksual yang diterimanya, beliau justru malah dikriminalisasi dengan vonis penjara enam bulan dan denda Rp 500 juta. Padahal, saksi UU ITE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam persidangan sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan Ibu Baiq Nuril tidak melanggar UU ITE,” demikian Ketua DPR Bambang Soesatyo, Senin (19/11/2018).

Dalam menjatuhkan vonis, hakim MA seperti kekurangan dasar hukum dan terkesan tak cermat lantaran tidak adanya UU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang menjadi dasar utama pembelaan terhadap kaum perempuan.

“Apa yang terjadi terhadap Ibu Baiq Nuril harus dituntaskan secepatnya. Karena ini bukan hanya menyangkut pribadi beliau, melainkan juga menjadi pembelaan terhadap harkat, derajat, dan martabat kaum perempuan pada umumnya,” ujarnya.

Seusai masa reses berakhir dan dewan kembali bersidang pada 21 November 2017, DPR RI bersama pemerintah akan mengebut penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

“Setelah mendapat banyak masukan dari berbagai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panita Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DPR RI akan memformulasikannya ke dalam berbagai pasal-pasal,” jelas Bamsoet.

Menurut Bamsoet, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bukan hanya akan mengatur hukum terhadap pelakunya, tapi juga akan memberikan perlindungan kepada korban. Khususnya memfokuskan kepada tindakan pencegahan (preventif).

Berbagai pihak sudah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Antra lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, dan para pakar hukum pidana.

Pelibatan organisasi keagamaan dimaksudkan agar RUU tersebut bisa kuat secara aspek moral dan agama. Dengan demikian akan memperkuat ruh dalam implementasinya di lapangan.

Jika ada anggapan DPR RI tidak serius menyelesaikan RUU ini kata Bamsoet, karena sebagian besar anggota DPR mayoritas kaum lelaki. Padahal, kekerasan seksual tak hanya terjadi pada perempuan, melainkan kaum pria dengan maskulinitasnya juga rentan terhadap kekerasan seksual.

“Jadi, dengan disahkannya RUU itu akan menjadi salah satu solusi agar tindak kekerasan seksual bisa diproses tuntas secara hukum. Sekaligus menjadi pegangan bagi para penegak hukum agar bisa memberikan keadilan masyarakat,” pungkasnya. (AF)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close