Politik

DPR: Jangan Sampai Ada Kampanye Berselancar di Atas Bencana

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Bantuan Sosial (Bansos) rawan diselewengkan, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Eva Yuliana, meminta KPK untuk turun tangan mengawasi persoalan data masyarakat terdampak Covid-19 yang berhak menerimanya.

“Kita harus belajar dari pengalaman. Hampir setiap ada penyaluran bantuan selalu bermasalah soal data penerima bantuan. KPK harus pastikan DTKS valid,” tegas Eva Rabu, (29/4/2020).

Karena itu, Eva menyarankan, agar KPK berkoordinasi dengan Satgas khusus yang dibentuk Kemendagri dan Kemensos, untuk memantau dan mengawasi ke mana saja anggaran bansos ini disalurkan, pelaksanaan distribusinya, evaluasi, pengawasan dan supervisi guna memastikan penyaluran sudah tepat sasaran.

Ketua KPK Firli Bahuri kata Eva, sudah meminta agar penyaluran Bansos kepada masyarakat didasari pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Menurut Eva, DTKS telah dipadankan dengan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Eva mendesak KPK untuk memastikan DTKS milik Kemensos telah sinkron dengan data terbaru milik Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. “Ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya korupsi dana bansos,” tambahnya.

Dengan demikian dia berharap KPK ikut mewaspadai pola distribusi bantuan sembako dan APD di daerah-daerah yang menggunakan dana APBN/APBD untuk kepentingan politik.

“KPK harus mengawasi khusunya para kepala daerah Bupati/Walikota incumbent yang menggunakan bantuan APD maupun sembako untuk kepentingan kampanye. Jangan sampai ada kampanye berselancar di atas bencana,” jelas politisi NasDem.

KPK benar-benar mengawasi penyaluran Bansos, mengingat 27 persen atau Rp110 triliun dari tambahan belanja pemerintah pusat pada APBN 2020 dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, termasuk bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close