Politik

DPR Desak Kejagung Bongkar Penyelundupan 27 Kontainer Tekstil di Bea Cukai

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pejabat Bea dan Cukai mulai dari Dirjen hingga pejabat daerah terkait dugaan penyelundupan 27 kontainer tekstil premium ilegal.

“Penyelundupan-penyelundupan itu memunculkan dugaan adanya keterlibatan persekongkolan permufakatan jahat antara pelaku dengan aparat penegak hukum dengan mempertontonkan festivalisasi arogansi kekuasaan yang diduga melibatkkan oknum pejabat Bea dan Cukai,” kata anggota Komisi III DPR FPDIP Arteria Dahlan, Rabu (1/4/2020).

Secara sederhana dan kasat mata hal itu menurut Arteria, dapat terlihat dari indikasi kapal sempat membongkar muatan dan mengganti kontainer dalam pelabuhan serta mendapatkan dokumen yang berbeda.

Secara komersiaal, lanjut Arteria, cost pengiriman akan lebih murah jika barang langsung dikirim dari India ke Jakarta, dibanding harus singgah di Port Kelang, Malaysia dan bongkar muat dan berganti kapal angkut ke Jakarta.

Dengan demikian, demi hukum, mohon atensi Kejaksaan Agung RI untuk melakukan pemeriksaan dan jika diperlukan untuk segera dilakukan penyelidikan dan atau penyidikan kepada pejabat Bea Cukai dari pusat hingga daerah.

Kasus penyelundupan 27 kontainer tekstil premium illegal itu dilakukan secara terstruktur, yakni melibatkan para pejabat publik yang berkompeten dan memiliki kewenangan pemeriksaan bea masuk, sistematis, dengan menggunakan perencanaan yang matang dan massive, dengan memuat kuantitas yang besar dan dilakukan secara berulang-ulang.

“Dengan modus memanipulasi dokumen impor, perbuatan mana dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan, yakni PT Peter Garmindo Prima dan PT Flemings Indo Batam,” terang politikus PDI Perjuangan itu,” jelas Arteria.

Dimama PT Peter Garmindo Prima hanya membayar Rp730 juta untuk bea dan pajak 10 Kontainer. Sementara, PT Flemings Indo Batam hanya membayar Rp 1,09 miliar untuk 17 Kontainer. Padahal, kata Arteria, dengan menghitung akumulasi biaya tambahan bea safe guard, kesesuaian jenis, jumlah/kuantitas barang, bea masuk dan pajak, kedua perusahaan tersebut seharusnya membayar Rp 1 Miliar per kontainer.

“Ironisnya penyelundupan tersebut dilakukan oleh pelaku yang sama, dengan menggunakan modus yang sama dan juga dengan menggunakan perusahaan-perusahaan yang sama yang dilakukan secara berulang-ulang,” tambah Arteria.

Menurut Arteria, PT Peter Garmindo Prima, sudah memasukkan secara illegal sebanyak tujuh kali, dengan jumlah diperkirakan sekitar 41 kontainer. “Sebagai gambaran, dalam pengiriman tertanggal 12 Januari 2020, hanya membayar Rp 673 juta untuk tujuh kontainer,” ungkapnya.

Sedangkan PT Flemings Indo Batam, lanjut Arteria, sudah memasukkan secara illegal sebanyak delapan kali, dengan jumlah diperkirakan sekitar 62 Kontainer.

“Sebagai gambaran, dalam pengiriman kain Nilon dan Spandeks tertanggal 20 Januari 2020, hanya membayar Rp780 juta untuk enam kontainer,” pungkasnya.

Diketahui, Komisi III DPR sendiri telah memperoleh informasi yang terkonfirmasi yang menyatakan bahwa terdapat 55 kontainer yang tiba sebelum ditangkapnya 27 kontainer tekstil dan produk tekstil illegal. Dimana, 55 kontainer tersebut sudah diamankan, beberapa pelaku telah ditangkap oleh aparat Polres Metro Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya. Tapi, 55 kontainer dan pelaku itu dilepas oleh oknum aparat kepolisian tersebut. (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close