Parlemen

DPR Desak BIN, TNI dan Polri Pantau Ormas Radikal

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Makin banyaknya Ormas radikal belakangan ini, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta BIN (Badan Intelejen Negara) untuk melakukan koordinasi dengan KABINDA (Kepala BIN Daerah) untuk melakukan pendeteksian dini terhadap pergerakan ormas-ormas yang berpaham radikalisme, intoleransi, dan berpotensi mengancam isu SARA.

“Kami minta Komisi I DPR, Komisi II DPR RI dan Komisi III DPR RI mendorong Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),” tegas Bamsoet, Kamis (17/5/2018).

Selain itu kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan koordinasi dan kajian terpadu guna memonitor Ormas yang tercatat, agar dapat dipastikan ormas-ormas tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dijamin dalam konstitusi.

Hal itu penting, karena belum adanya mekanisme yang jelas dalam memantau kegiatan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada (375 Ormas terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, 83 Ormas luar negeri terdaftar di Kementerian Luar Negeri, dan 324.482 Ormas terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Karena itu Bamsoet juga meminta TNI (Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo 90 Korphaskas TNI AU) untuk menjaga ideologi dan keutuhan NKRI terhadap infiltrasi budaya luar dan paham ideologi asing (ISIS).

“Kapolri agar meningkatkan kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 dalam mengantisipasi dan mengidentifikasi pergerakan serta ancaman terorisme,” ujarnya.

Aparat pemerintah daerah (gubernur, walikota, bupati, camat, lurah) untuk melakukan pendeteksian dan pembinaan terhadap warganya masing-masing.

“Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah untuk membenahi regulasi yang ada agar ada instrumen yang jelas dalam menangani paham-paham radikal, disamping pembenahan sistem kontrol sosial,” kata Bamsoet.

Berbarengan dengan itu, Kemenkominfo agar melakukan monitoring dan pemblokiran terhadap situs-situs dan media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian, paham radikal, intoleransi, dan terorisme, serta mengungkap dan menindak admin dari situs-situs dan media sosial tersebut.

“Mengimbau masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan kepada RT/RW terhadap kegiatan Ormas yang berpotensi melakukan penyebaran paham radikal, intoleransi, dan terorisme,” pungkasnya. (AF)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close