HukumParlemen

DPR Bakal Segera Sahkan RUU KUHP

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menegaskan, DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan 99% pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). RUU itu akan segera disetujui Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

“RUU KUHP telah selesai 99%. Karena itu akan dibawa ke paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi UU,” kata politisi NasDem itu dalam Seminar Nasional “Refleksi Konstitusi di Era 4.0 dalam Upaya Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (24/4/2019).

DPR dan Pemerintah mencita-citakan UU KUHP ini bisa berlaku efektif dalam jangka waktu yang panjang, dan mengharapkan tindak pidana korupsi tidak ada lagi di Indonesia.

“Kita tidak pernah berpikir KUHP ini digunakan untuk 1-2 tahun, tapi digunakan untuk selama ratusan tahun bahkab kalau bisa ribuan tahun,” ujarnya.

Karena itu, UU yang mengatur tindak pidana korupsi itu tetap diatur dalam KUHP.

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif. Terkait RUU KUHP, kata Laode, sudah bisa dibawa ke Paripurna DPR RI untuk mendapatkan persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Final itu, tinggal dibicarakan dalam Paripurna. Saya kira sudah bisa diselesaikan. Tim pemerintah juga sudah sepakat bahwa delik-delik tindak pidana korupsi itu tidak masuk dalam KUHP. Hanya ada satu pasal saja yang menghubungkan KUHP dengan Undang Undang Tipikor, yang mengatakan delik-delik yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam UU Tipikor. Dan itu sudah disepakati bersama pemerintah,” katanya. (AF)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close