Duh, DPR Minta Apartemen

07:00
316

BULAN April 2017 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan kenaikan anggaran untuk dirinya menjadi Rp 7.25 triliun atau naik sekitar 70 persen dari anggaran tahun ini, Rp 4,2 triliun. Kabarnya pemerintah baru menyetujui Rp5,7 triliun.

Anggaran naik itu sudah biasa. DPR memerlukan gedung baru pun bisa dimaklumi. Kementerian dan lembaga negara lainnya juga mengusulkan kenaikan anggaran masing-masing. Institusi negara yang tidak mengusulkan kenaikan anggarannya justru dianggap stagnan, tidak ada upaya untuk meningkatkan diri. Tetapi setiap usulan kenaikan anggaran mesti disertai dengan performance kinerja yang terukur dan signifikan. Apalagi usulan itu lebih pada keinginan untuk menambah gedung-gedung baru, sementara pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran (APBN).

Yang sedang diusulkan DPR sebagaimana dikatakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dua hari yang lalu adalah pembangunan gedung apartemen yang lokasinya di bekas area Taman Ria, dekat dengan Kompleks Parlemen, Senayan. Untuk apa apartemen? Bukankah pada tahun 2010 semua rumah dinas di Kompleks DPR Kalibata sudah dirombak total dan menghabiskan dana yang sangat besar? Artinya apartemen tidak sangat dibutuhkaan.

Pertanyaannya apakah usulan kenaikan anggaran 70 persen itu pantas di saat sejumlah lembaga lain melakukan efisiensi dan pengetatan anggaran? Ini agaknya yang tidak disadari pimpinan dan segenap anggota DPR.

Selain itu aspek lain yang tidak kalah penting adalah trend kinerja DPR dalam sepuluh tahun terakhir. Fungsi utama DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran. Ketiga fungsi itu selama ini belum dilaksanalan secara optimal dan tidak diapresiasi rakyat dengan baik. Dalam hal pengawasan, yang dilakukan DPR bukannya memperkuat institusi pengawasan seperti KPK, Komisi Yudisial, dan Ombudsman, yang sekarang menonjol justru bersitegang dengan KPK dengan dalih untuk melakulan pengawasan tapi yang terjadi justru terkesan sebagai upaya pelemahan. Atau setidaknya yang terkesan adalah mencari-cari kesalahan.

Soal fungsi legislasi. Secara kualitatif undang-undang yang dihasilkan DPR pada unumnya kurang memenuhi standard kualitas. Banyaknya undang-undang yanh diujo materi (Judicial review) ke Mahkamah Konstitusi atau yang berkali-kali dilakukan revisi sendiri oleh DPR membuktikan hal itu. Juga menjelaskan bahwa pembuatan undang-undang di DPR kita tidak mementingkan aspek futuristik, atau menjawab kepentingan jangka panjang.

Comments

comments